Realisasi Pendapatan Tertinggi Kedua, Kaltim Raih Penghargaan dari Kemendagri

oleh -49 Dilihat
Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Kepala Bapenda Kaltim Ismiati dan Kabid Anggaran BPKAD Kaltim Iwan Darmawan, hadir pada rapat bertemakan "Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri".

BERITAKALTIM.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu upayanya dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah yang digelar, Kamis (2/6/2022).

Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Kepala Bapenda Kaltim Ismiati dan Kabid Anggaran BPKAD Kaltim Iwan Darmawan, hadir pada rapat bertemakan “Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri”.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merasa bersyukur bahwa kondisi ekonomi telah membaik dan pandemi pun melandai. Dengan adanya perbaikan kondisi ini telah memberikan ruang gerak ekonomi untuk berjalan.

Tito berharap peluang ini dimanfaatkan untuk memperkuat PAD dan percepatan realisasi belanja daerah.

Tak lupa dia juga berpesan untuk menjalankan amanat Presiden RI untuk mendorong produksi dan penggunaan barang dalam negeri.

Selain Rakornas, Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada daerah dengan realisasi tertinggi untuk pendapatan, belanja, dan PAD.

Kalimantan Timur mendapatkan Penghargaan Peringkat Kedua Pemerintah Daerah dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dari tahun 2020-2021 Kategori Provinsi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Alhamdulillah, atas penghargaan yang diberikan tentu kami tidak berpuas diri. Ini bukti kondisi fiskal daerah Kaltim memang kuat meski dihantam pandemi,” jelas Isran.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati menjelaskan sejak 2019 Kaltim mencatatkan penerimaan PAD yang positif.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jelas Ismi, Pendapatan Daerah Kaltim tercatat sebesar Rp 10,22 triliun dari target Rp 9,58 triliun atau sebesar 106,57 persen.

Hal ini didukung oleh kontribusi PAD sebesar 60 persen. “Prosentase realisasi pendapatan daerah inilah yang dinilai sebagai indikator,” kata Ismi. #

Wartawan: MH/ADV/KOMINFO KALTIM

No More Posts Available.

No more pages to load.