Pemkot Samarinda Dikalahkan Aan Sinanta dalam Kasus Tanah SMAN 1, Kok Gak PK?

oleh -591 Dilihat

BERITAKALTIM.CO- Pengusaha Samarinda Aan Sinanta menang perkara atas gugatannya melawan Pemkot Samarinda. Akibatnya, secara hukum berdasar putusan MA (Mahkamah Agung) tanah SMA Negeri 1 Jalan Kadrie Oening, Air Hitam, adalah sah miliknya.

Kok bisa Pemkot Samarinda sampai kalah oleh pengusaha Aan Sinanta?

Banyak yang bertanya-tanya; siapa sebenarnya pengusaha Aan Sinanta ini? Mengapa dia mampu dengan mulus memenangkan perkara tanah melalui gugatannya secara perdata sejak dari Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2017, pengadilan banding di Pengadilan Tinggi hingga putusan Mahkamah Agung.

Seperti diketahui, gugatan Aan Sinanta didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda pada 4 September 2017, dan kemudian diregister dengan Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Smr.

Kemudian dia menang di PN, hingga kasusnya berlanjut ke peradilan banding Pengadilan Tinggi. Lagi-lagi Aan dengan mulus memenangkannya.Sampai kasusnya dengan nomor 1426 K/Pdt/2020 diputuskan Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2020.

Upaya mencari informasi siapa pengusaha Aan Sinanta, sedikit sekali diperoleh Beritakaltim. Dalam surat gugatan disebutkan dia beralamat di Jalan S. Parman Komp. Lembuswana No. 7, RT.
001, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Informasi dari beberapa pihak menyebutkan Aan Sinanta adalah salah satu pemilik atau pemegang saham Mal Lembuswana. Dulu, tanah kawasan yang sekarang jadi Mal Lembuswana adalah milik Pemprov Kaltim. Waktu zaman Gubernur HM Ardans dilakukan kerjasama membangun mal dan Aan Sinanta menjadi salah satu investornya.

Upaya menggali informasi lainnya tentang sosok Aan Sinanta dan bisnisnya, masih juga menjadi teka-teki. Walau ada yang menyebutkan bisnis Aan Sinanta sudah menggurita jauh di bidang pertambangan batu bara bersama orang tersohor di republik ini.

Hanya saja, upaya konfirmasi kepada Aan Sinanta masih mengalami kebuntuan. Kecuali konfirmasi kepada kantor pengacara yang tertera dipakai jasanya oleh pengusaha itu, yakni dari JUSTITIA AGUNG Law Firm beralamat di Jl. Dharmawangsa XI No. 2, Jakarta Selatan.

Saat dikontak kantornya, jawaban dari pihak kantor tersebut mengatakan pengacara yang menangani kasus itu sedang tidak ada di tempat. Upaya Beritakaltim meninggalkan nomor telepon agar ditelpon balik pun, tidak terjadi.

Kian menariknya kasus ini, lantaran ada kesan Pemkot Samarinda menerima pasrah atas kekalahanya dari pengusaha Aan Sinanta. Dengan kekalahan itu, Pemkot Samarinda harus menyiapkan ganti rugi sebesar Rp15,5 miliar lebih kepada Aan Sinanta.

Padahal, Pemkot Samarinda sudah membeli tanah untuk SMA Negeri 1 itu dari seseorang bernama Tatang Dino Hero (TDH). Bahkan pembelian tanah tersebut sah, karena memiliki surat-surat yang tidak bermasalah saat dibebaskan oleh Pemkot Samarinda. Jika Pemkot membayar kembali kepada pengusaha Aan Sinanta, berarti pemerintah membeli dua kali tanah yang sama.

“Semestinya Pemkot mengajukan PK (peninjauan kembali) atas putusan MA,” kata Riyono Pratikto dan Fredy Nurcahyono kepada Wartawan Beritakaltim.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Riyono yang menjadi pendamping dari Tatang Dino Hero yang menjadi penjual tanah itu ke Pemkot menyarankan Pemkot mengajukan PK karena masih ada kesempatan yang terbuka. Hanya saja, kata Riyono, PK harus melalui kajian lebih mendalam untuk mendapatkan Novum (bukti baru) yang berkualitas.

“Saran saya. Dalam hal ini perlu dibuat semacam tim. Dalam putusan MA itu kan pemerintah kota samarinda menjadi pihak yang dirugikan. Jadi Pemkot bisa melibatkan tim dengan memasukkan pihak-pihak yang terdampak dari putusan itu,” kata dia.

Sebelumnya pengacara Riyono mengakui menemui banyak kejanggalan dalam gugatan kasus tersebut. Dia bahkan mengaku siap untuk adu bukti kembali dengan dokumen yang dipegang Aan Sinanta mengenai letak dan kepemilikan tanah sengketa itu.

“Jika ada gugatan perlawanan (Derden Verzet), jika berhasil maka bisa berdampak atas semua putusan-putusan tersebut,” ujarnya.

PERLAWANAN PEMKOT SAMARINDA TAK DIGUBRIS

Dalam surat gugatan tanggal 4 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2017/PN Smr, Pemkot Samarinda melalui tim hukumnya sudah menyampaikan keberatan atas gugatan Aan Sinanta melalui eksepsi.

Tapi, rupanya, eksepsi Pemkot Samarinda tidak berguna dan majelis hakim sejak dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung tidak menggubrisnya.

Jawaban eksepsi Pemkot Samarinda disampaikan 14 Desember 2017. Isinya menyatakan tanah yang menjadi objek gugatan tidak jelas letak serta batas – batasnya.

“Di dalam uraian Posita Gugatan pada Angka 1 dan 2 yang ada di halaman 1 dan 2 Surat Gugatan, Pihak Penggugat memang telah menjelaskan tentang asal usul maupun letak dari Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini secara singkat. Namun dalam penjelasan tersebut Pihak Penggugat sama sekali tidak menerangkan tentang bagaimanakah kondisi fisik Tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut pada saat dibeli dan pihak – pihak siapa sajakah yang menjadi pemilik tanah yang berbatasan dengan tanahnya pada saat itu maupun pihak – pihak siapa sajakah yang menjadi pemilik tanah yang berbatasan dengan tanahnya pada saat ini,” tulis Pemkot Samarinda dalam surat eksepsinya.

Pemkot Samarinda menolak tuduhan Aan Sinanta bahwa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2396 dan 2402 yang saat ini telah dikuasai Pemkot tumpang tindih penguasaan.

Tanah itu punya dokumen juga, yakni berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat di hadapan Edy Mariansyah, M.Si., Camat Samarinda Ulu dengan register Kecamatan Samarinda Ulu Nomor : 593.83/695/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009.

“Kami (Pemkot Samarinda) dalam hal ini meyakini bahwa pihak penggugat sebenarnya tidak mengetahui persis dimanakah letak obyek tanah yang diakuinya telah dibeli dari Ibu Rusdiana pada Tahun 1994, sehingga kemudian penggugat secara membabi buta menunjuk tanah yang dikuasai oleh Pemkot,” jawaban Pemkot dalam eksepsi. #

No More Posts Available.

No more pages to load.