Syukri Wahid: Belum Saatnya Bentuk Pansus Penyelesaian Stadion Batakan

oleh -157 Dilihat
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid. Foto : Thina/Beritakaltim.co

BERITAKALTIM.CO- Untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lahan Stadion Batakan Balikpapan sejumlah fraksi DPRD Kota Balikpapan meminta agar temuan tersebut segera diselesaikan.

“Temuan BPK terhadap sengketa lahan milik warga di Stadion Batakan Jalan Mulawarman Kelurahan Manggar Balikpapan Timur agar segera diselesaikan ganti ruginya,” urai Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syukri Wahid, kepada awak media, di Gedung Parlemen Balikpapan, Kamis (7/7/2022).

Untuk saat ini DPRD Balikpapan belum saatnya membentuk Panitia Khusus (Pansus), berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kemendagri tidak mesti ada Pansus, begitu juga dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan itu tergantung dengan kebutuhan DPRD.

“Kalau saya tangkap sinyal kemarin, masukkan fraksi itu penting, karena selaras mereka konsen dengan rencana aksi dari teman-teman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya Stadion,” ucap Syukri Wahid kepada awak media.

Dengan begitu, ia harapkan wali kota konsen dengan rekomendasi dari semua pandangan fraksi. Dan kalaupun pada akhirnya DPRD membentuk Pansus, ia belum bisa sampaikan karena itu tergantung politik.

“Mudah-mudahan rencana aksi yang ada tahun ini bisa diselesaikan sesuai dengan amanat BPK,” jelas Syukri sapaan akrabnya.

Untuk arahan fraksi sebenarnya tetap meminta untuk memenuhi hak orang, karena bagaimanapun Stadion sudah terbangun dan dipakai sebagai icon kota Balikpapan. Lalu ada area tanah didalamnya yang masih menjadi kewajiban Pemkot untuk menyelesaikan.

Melihat permasalahan ini sudah bertahun-tahun terjadi, dan jika sekarang sudah turun rekomendasi BPK dan fatwa dari Badan Pertanahan, lantas apalagi yang harus di khawatirkan.

“Ini hak orang, jangan sampai kita main seenaknya saja, sedangkan ada rumah yang belum terbayarkan haknya di situ,” akunya.

Saat itu pada tahun 2020 BPK rekomendasi untuk diberhentikan, karena saat itu masih proses pembangunan, tetapi sekarang sudah dipakai. Menurutnya, dana yang sekarang ada di PU disarankan memanggil BPK untuk dibuatkan berita acara dengan BPN.

“Jangan takut disalahkan oleh warga atau kemudian ada masalah sosial,” paparnya.

Sementara untuk pemeriksaan BPK sudah selesai, tinggal rekomendasi pembayaran lahan. Karena pemnayaran dari Pemerintah daerah dilakukan secara bertahap, maka itu disarankan untuk diselesaikan.

“Pertanyaan kita kenapa anda takut, apa yang membuat anda tidak mau membayarkan, kan disana ada faktor teknis, administrasi, bahkan koordinatnya,” tutupnya. #

No More Posts Available.

No more pages to load.