BeritaKaltim.Co

Kasus PAW DPRD Balikpapan, Amin Hidayat Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi

BERITAKALTIM.CO- Amin Hidayat melalui kuasa hukumnya Agus Amri tak menyerah dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang membuat keputusan menolak gugatan sengketa partai politik, Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS).

Setelah keputusan dengan status Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) alias putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena cacat formil, Amin Hidayat mengajukan kembali setelah melakukan perbaikan persyaratan formil berkas gugatannya.

Sebagaimana diketahui sejak Januari 2022, legislator Balikpapan itu menggugat PKS Balikpapan ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Dan putusan penolakan itu terbit, Selasa (10/8/2022) dengan gugatan Nomor Perkara 38/Pdt.G/2022/PN Bpp.

Permohonan banding itu diajukan oleh Amin Hidayat melalui tim pengacaranya, Agus Amri tertanggal 16 Agustus 2022 di PN Balikpapan atas putusan PN Balikpapan tanggal 10 Agustus/2022 38/PdL6/2822/PN Bpp.

Agus Amri menyampaikan, pihaknya perlu meluruskan opini yang dinilai menyesatkan terkait hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) kota Balikpapan, yang menerangkan gugatannya tidak dapat diterima.

“Kami menggunakan hak hukum, kami mengajukan banding. Agar proses hukum kembali diperiksa di Pengadilan Tinggi. Kami harapkan ini bisa ditanggapi. Kami sudah banding sejak tanggal 16 Agustus,” kata tim pengacara Amin, Agus Amri dalam jumpa pers di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Minggu (21/8/2022).

Agus Amri meminta kepada Pengadilan Tinggi di Samarinda agar meninjau kembali putusan PN Balikpapan. Hal yang menjadi materi adalah keterangan palsu adanya pelanggaran prosedur. Karena diputuskan tidak melalui mahkamah partai di tingkat wilayah, tapi hanya di tingkat kota.

“Ini yang kami gugat bukan tentang hasilnya, tapi proses internal partainya. Bayangkan kalau kami tunggu hasil, padahal justru prosesnya itu yang kami minta agar diperiksa pengadilan. Sebab prosesnya (pemecetan dari DPC PKS Balikpapan), terdapat banyak kecacatan. Jadi ini bertolak belakang dengan apa yang kami minta agar pengadilan memeriksa,” jelas Kuasa Hukum kepada wartawan.

Dengan melalui banding itu, pihaknya berharap tidak ada yang mengambil langkah-langkah sepihak. Sebab, kata dia, proses itu belum ada yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“Kita minta tidak ada yang membangun opini yang liar atau yang menyesatkan bahwa seolah-olah dalam persoaaln ini ada yang menang atau kalah. Belum ada itu, karena ini menyangkut aspek prosedural. Proses ini putusannya adalah tidak diterima dan masih sedang di uji, masih proses tahap banding,” ujarnya. #

Comments are closed.