BERITAKALTIM.CO- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) kota Balikpapan menyebut permasalahan ganti rugi lahan tidak mempengaruhi prospek target pembangunan SMPN 25.
“Intinya pembangunan tetap berlanjut sesuai progres, dan harus selesai pada Desember ini. Karena targetnya multiyear tahun 2021 – 2022,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Purnomo ketika diwawancarai wartawan di kantornya, Rabu (24/8/2022).
Purnomo mengatakan, bahwa Disdik sebagai pelaksana perintah Wali kota Balikpapan yang berdasarkan penetapan lokasi (Penlok) maka pembangunan SMP Negeri 25 bisa terealisasi.
” Dengan adanya perintah Wali kota Balikpapan maka pembangunan SMP Negeri 25 didirikan disana,” katanya.
Terkait keluhan dari masyarakat adanya status lahan kepemilikan warga dan sebagainya itu menjadi kewenangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Beberapa waktu lalu telah ada inisiatif pihak kelurahan Baru tengah untuk mengadakan pertemuan dengan warga jalan sepakat RT 10, Kelurahan Baru Tengah guna membahas permasalahan ganti rugi kepemilikannya.
“Kita tunggu saja bagaimana tindak lanjutnya dari BPKAD, karena memang kewenangan BPKAD, pendirian bangunan di kami,” ucapnya kepada awak media.
Pada dasarnya pembukaan SMPN 25 ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan di kawasan Kecamatan Balikpapan Barat. Karena memang kapasitas SMP Negeri itu dibawah 50 persen dari jumlah lulusan SD.
“Makanya disana sudah buka 3 rombel pada tahun ini, sebanyak 96 siswa dan sekarang kami titip di SDN 004 Kecamatan Balikpapan Barat,” ungkapnya.
Ditanya perihal lahan tersebut merupakan aset pemkot, ia mengatakan bahwa penetapan lokasi sudah ditandatangani wali kota, artinya aset tersebut milik Pemkot. Tetapi untuk kasus pengakuan dan sebagainya diselesaikan BPKAD.
“Jadi pembangunan tetap berlanjut, karena progres kita harus sampai selesai pada Desember 2022 ini, Januari 2023 para siswa sudah menempatinya,” tutupnya. #