BERITAKALTIM.CO- Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) menghadiri Rapat Entry Meeting Dalam Rangka Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di Ruang Rapat HOB Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (11/08/2022).
Rapat yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dihadiri kurang lebih 113 peserta yang hadir di tempat, terdiri dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Selain itu, turut hadir secara daring sekitar 367 peserta dari unsur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masuk dalam Pemda Wilayah II.
Rapat tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, KemenpanRB tanggal 3 Agustus 2022 tentang Entry Meeting Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.
Oleh karena itu, KemenpanRB melaksanakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan SAKIP Tahun 2022, dimana sebagai tahapan awal dilaksanakan entry meeting evaluasi ini.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, KemenpanRB, Budi Prawira dalam paparan yang disampaikan secara daring menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi ialah PermenpanRB 26/2020 dan untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ialah PermenpanRB 88/2021.
Lebih lanjut disampaikan, tujuan dari pelaksanaan evaluasi yang akan dilakukan adalah untuk memberikan saran perbaikan dan menilai perkembangan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja (SAKIP).
Dalam hal percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun program-program percepatan atau inovasi yang mendorong percepatan dampak perubahan yang dirasakan masyarakat.
Untuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) terdapat catatan penting, antara lain penjabaran kinerja yang disusun diharapkan untuk lebih didasarkan pada logical framework yang baik, sehingga hubungan kausalitas antar level kinerja berjenjang terbentuk hubungan yang lebih baik.
Dalam hal strategi penguatan SAKIP, Bappeda Provinsi maupun Kabupaten/Kota berperan penting dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, perencanaan kinerja, dan evaluasi internal.
Secara detail diinformasikan, timeline proses pelaksanaan evaluasi RB dan SAKIP antara lain Pra Evaluasi (Juni-Juli 2022), Entry Meeting (11 Agustus 2022), Pendalaman Evaluasi (Agustus-Oktober 2022), Penyelesaian (LKE, Exit Meeting, Panel, LHE), dan Awarding Penyampaian LHE pada bulan Desember 2022. #
Wartawan: MH/ADV/KOMINFO KALTIM
Comments are closed.