Kasus Tanah Sahat Pasaribu di Jalan Tol, DPRD Kukar Ajak Cek Lapangan

oleh -284 Dilihat
Sahat Parulian Pasaribu, warga yang mengklaim tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda, tapi belum diganti rugi. Foto: Hardin

BERITAKALTIM.CO- Klaim Sahat Parulian Pasaribu atas tanahnya seluas 28.500 Meter persegi diambil pemerintah untuk jalan tol Balikpapan-Samarinda tanpa ganti rugi, memasuki babak baru. Pengaduannya ke DPRD Kukar terus berjalan di lembaga politis itu, bahkan rencananya Senin (15/8/2022) dilakukan pengecekan lapangan.

“Kami diundang untuk peninjauan lapangan pada hari senin. Semoga aja ini menjadi jalan diperjelasnya batas-batas tanah kami,” ujar Sahat Parulian Pasaribu kepada Wartawan Beritakaltim.co.

Rencana adanya peninjauan lapangan tertuang dalam selembar surat undangan. Surat diterbitkan sekretariat DPRD Kukar dengan tujuan diantaranya adalah Asisten 1 Setdakab Kukar serta BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kukar. Tercantum di dalam undangan itu Camat, Koramil dan Polsek Samboja serta Kepala Desa Tani Bhakti. Termasuk Ir Sahat Parulian Pasaribu, sejumlah warga dan para mantan kepala desa di kawasan itu.

Kasus ini bergulir sejak tahun 2017 silam, namun soal ganti rugi tidak mendapat respon pemerintah, bahkan tanah yang diklaim Sahat Parulian Pasaribu sebagai miliknya tidak diakui oleh BPN.

Sahat Parulian mengatakan, dari awal dimulainya perencanaan pembangunan mereka sudah melihat peta jika tanah yang dikuasainya berada di persil Ambose masuk kawasan jalan tol. Namun, ketika itu pihak BPN ngotot tidak masuk dalam kawasan yang direncanakan untuk dibangun.

Karena terjadi selisih pendapat tesebut, Sahat mengundang Dr Fadilah dari Unmul untuk melakukan pengukuran ulang. “Dari hasil pengukuran ulang dinyatakan bahwa lahan kami masuk di wilayah jalan tol seluas 28.500 meter persegi,” cerita Sahat.

Walau begitu, ternyata pihak Jasa Marga Kementerian PU (Pekerjaan Umum) tidak mau mengakui atas dasar petak yang dibuat Dr Fadilah selaku ahli.

“Saat ini saya meminta kepada BPN, terbitkan saja hasil pengukuran pengembalian batas 6 sertifikat tanah yang sudah saya bayar 9 juta pada bulan maret 2018,” ucapnya.

Sebelumnya Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kukar, AAG Nugraha ST, merespon kasus tanah ini agar diselesaikan ke pengadilan saja.

“Saran saya, sebaiknya masalah ini diselesaikan di pengadilan,” kata AAG Nugraha kepada Beritakaltim di kantornya, Kamis (11/8/2022).

Kepala BPN Kutai Kartanegara AAG Nugraha, mengatakan, kasus pertanahan tersebut sudah bergulir cukup lama. Lebih dari lima tahun. Para pejabat BPN Kukar yang punya otoritas ketika itu sudah pindah tugas di tempat lain.

“Tapi kami sebagai instansi pertanahan tentu saja berusaha melayani apa yang menjadi persoalan warga atas tanah-tanah mereka. Termasuk sengketa yang disuarakan oleh Pak Sahat Parulian Pasaribu,” ucap AAG Nugraha.

Dia mengaku sudah menerima pemberitahuan masalah itu. Karena itu dia memberikan saran agar pihak-pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum, dengan menggugat ke pengadilan.

“Pintu mencari keadilan ada di pengadilan. Saya sarankan ke sana saja, supaya ada ujung penyelesaiannya,” ucap dia.

Kasus ini sudah diadukan Sahat Parulian Pasaribu ke DPRD Kukar sehingga kemudian dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) di gedung legislatif Jalan Walter Mongonsidi Tenggarong. Rencana aksi peninjauan lapangan besok adalah aksi lanjutannya untuk menuntaskan masalah tersebut. #

No More Posts Available.

No more pages to load.