Sabaruddin: Perlu Penambahan Anggaran Pengelolaan Kebersihan Sampah

oleh -117 Dilihat
Koordinator Komisi III DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle saat memimpin rapat dengar pendapat. Foto : Thina/Beritakaltim.co

BERITAKALTIM.CO- Komisi III DPRD Balikpapan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Balikpapan melanjutkan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2023 yang tertunda akibat Kepala DLH tugas luar kota.

Koordinator Komisi III DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyebut alokasi anggaran yang telah diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar 118 milyar. Dimana anggaran tersebut telah dipagu oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bapedda).

“Ada banyak hal yang perlu dipertimbangan dan dianggap prioritas yakni menyangkut permasalahan sampah,” ucap Koordinator Komisi III DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle seusai Rapat dengar pendapat bersama DLH di Ruang rapat gabungan DPRD kota Balikpapan, Senin (1/8/2022).

Sabaruddin mengatakan, Komisi III memberikan saran dan pendapat, perlunya penambahan anggaran yang diperuntukkan mengelola kebersihan sesuai identitik kota Balikpapan terkenal dengan kebersihan kotanya tetap tidak diimbangi dengan fasilitas penunjang kebersihannya.

“Pertimbangannya seperti penambahan bak Container yang tersebar di 34 kelurahan dan 6 Kecamatan, ucapnya kepada awak media.

Tidak hanya itu, Komisi III DPRD Balikpapan juga menyampaikan sesuai dengan laporan masyarakat, ada beberapa area Taman Pemakaman Umum (TPU) yang dijumpai ketika malam hari tidak ditunjang dengan Penerangan Jalan Umum (PJU). Karena ketika masyarakat melakukan pemakaman di malam hari menggunakan gendset.

“Akhirnya kita memandang perlu PJU di pemakaman, dan dimasukkan,” ucapnya.

Sabaruddin juga menyampaikan, bahwa kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar sudah tidak memadai untuk untuk dikembangkan, sehingga ada beberapa masukan ketika tidak cukup untuk dibuatkan lahan, bisa membuat sistem teknologinya (sistem tumpang gali atau sebagainya).

Tidak terkecuali dengan lahan mangrove yang perlu dikaji ulang, karena ada beberapa mangrove di sana yang menggunakan dana operasional yang begitu banyak, tetapi tidak ada kontribusi untuk kota Balikpapan.

“Begitu juga dengan Kebun Raya di kilometer 15 Balikpapan Utara, yang memakan operasional kurang lebih sekitar Rp 3 miliar, tapi tidak ada kontribusi ke Balikpapan,” tegasnya.

Sementara terkait dengan anggaran yang dipagu, pihaknya mengatakan dengan Bappeda, jika ada OPD yang ingin berinovasi untuk kepentingan masyarakat Balikpapan, agar tidak dipagu tetapi ditambah.

“Pembahasan ini ada penambahan ada pengurangan, sekiranya memang pro kepada rakyat dan tidak ada anggaran seharusnya ditambahkan,” ungkapnya. #

No More Posts Available.

No more pages to load.