Surat Edaran Penyesuaian Tarif Angkutan Kontiner Samarinda Dicabut

oleh -352 Dilihat
Klarifikasi Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Kalimantan Timur kepada KPPU di Balikpapan. Foto: ist

BERITAKALTIM.CO- Bertempat di Ruang Rapat KPPU Kantor Wilayah V Balikpapan, Manaek SM Pasaribu selaku Kepala Kantor KPPU V Balikpapan didampingi tim Satgas Investigator KPPU menerima klarifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Kalimantan Timur terkait dengan adanya surat penyesuaian tarif angkutan kontiner di Samarinda.

DPW ALFI/ILFA KALTIM mengeluarkan surat edaran tarif angkutan kontiner di Samarinda sebesar 40% dari harga berjalan dan mewajibkan kesemua pengusaha Jasa Pengusahaan Transportasi  (JPT) yang menjadi anggota ALFI/ILFA dan aktif beroperasi di Pelabuhan Petikemas Palaran mengikuti surat edaran tersebut.

Dinaikkannya tarif angkutan kontiner oleh DPW ALFI/ILFA adalah bentuk kompensasi akibat peralihan penggunaan BBM Bio Solar (Subsidi) ke BBM Dexlite (Non Subsidi). Peralihan penggunaan BBM tersebut dikarenakan untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi, armada pengangkutan perusahaan JPT harus menunggu 3 sampai 4 hari mengantri di SPBU sehingga berpotensi barang-barang pelanggan akan terlambat diterima.

Menanggapi penjelasan tersebut, Manaek SM Pasaribu menjelaskan Penentuan tarif antara Pelaku Usaha JPT dengan masing-masing pelanggan seharusnya terbentuk berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dengan mengacu pada mekanisme pasar.

ALFI/ILFA merupakan asosiasi bagi pelaku usaha yang salah satunya di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik tidak memiliki kewenangan baik dalam bentuk mandatori regulasi maupun aturan internal organisasi untuk menentukan tarif. Penentuan tarif jasa oleh asosiasi berpotensi melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Harga.

Kemudian dari hasil klarifikasi yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Kalimantan Timur kepada KPPU Kanwil V Balikpapan, telah dikeluarkan surat edaran baru tertanggal 29 Juli 2022, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Edaran No. 001/SE/ALFI-KALTIM/4/2022 tentang Acuan Penyesuaian Tarif Kontainer di Samarinda dan dinyatakan tidak berlaku karena bersinggungan dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU Kanwil V Balikpapan menyambut baik respon yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Kalimantan Timur dengan mengeluarkan surat edaran baru yang mencabut surat edaran sebelumnya yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999.  Kanwil V KPPU Balikpapan akan terus melakukan pengawasan terkait dengan conduct yang bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999. #

 

No More Posts Available.

No more pages to load.