Tolak RKUHP, Aliansi Penyelamat Demokrasi Unjukrasa di DPRD Balikpapan

oleh -159 Dilihat
Wakil ketua DPRD Balikpapan beserta anggota Komisi I DPRD Balikpapan menemui perwakilan pengunjuk rasa di halaman DPRD Balikpapan. Foto : Thina/Beritakaltim.co

BERITAKALTIM.CO- Puluhan mahasiswa Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Demokrasi menggelar unjukrasa di halaman kantor DPRD Balikpapan, Senin (8/8/2022).

Aliansi yang terhimpun dari beberapa organisasi mahasiswa seperti HMI, GMKI, PMKRI dan LMND menggeruduk kantor DPRD untuk menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Mereka datang ke depan Gedung DPRD Kota Balikpapan dengan menggunakan kendaraan kap terbuka, sambil berorasi secara bergantian.

Dalam aksinya, mereka membakar ban bekas dan memalangkan kendaraan di badan jalan di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan. Akibatnya, terjadi kemacetan di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Sehingga aparat terpaksa mengalihkan lalu lintas.

” Ada lima poin hasil kajian kami bersama teman-teman aliansi hari ini yang coba kami koreksi dari draft terbaru yang dikeluarkan DPR RI terkait RKUHP yang mengkebiri ruang demokrasi,” kata Koordinator Aksi, Zulkifli di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan

Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini yakni bertujuan untuk menolak rencana pada pengesahan pasal 218 dan pasal 219 tentang penghinaan presiden-wakil presiden.

Menolak disahkannya pasal 240 dan pasal 241 tentang penghinaan pemerintah. Serta menolak disahkannya pasal 351 dan 352 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

Kemudian, menolak disahkannya pasal 188 tentang penyebaran ideologis. Lalu, menolak akan disahkannya pasal 256 tentang setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjukrasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda.

Dan terakhir, menolak pasal 357 tentang setiap orang yang mengabaikan perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai atau keramaian semacam itu dipidana dengan pidana denda.

“Artinya dari lima poin tuntutan kami, pasal-pasal yang menjadi kontroversial hari ini adalah sikap tegas kami dari Aliansi Penyelamat Demokrasi yang terhimpun dari kelompok cipayung kota balikpapan menolak pasal-pasal tersebut,” kata Zulkifli.

“Karena dalam pasal-pasal tersebut tentu ada asas hukum yang kami pelajari bahwa ini tidak berkepihakan. Bahwa kita melihat proporsi pasal-pasal kontroversi ini hanya mengkebiri ruang masyarakat sipil dan melindungi kekuasaan presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya,” lanjut Kordinator aksi.

Mahasiswa juga mendesak anggota DPRD Balikpapan untuk meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

” Kami memberi ultimatum sejak poin tuntutan dibacakan, kami meminta agar dikirim ke pusat, Tapi jika tidak diindahkan kami akan berinisiasi untuk memobilisasi gerakan yang lebih besar lagi. Kami ingin mengepung dan menduduki gedung DPRD Kota Balikpapan,” tegas Zulkifli.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari yang menemui perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan bahwa pihaknya mendukung aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. Dan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut, akan diteruskan ke DPR RI.

“Kami mendukung apa yang disampaikan dan kami akan teruskan,” ujarnya.

Ia menyampaikan permohonan maaf karena permintaan para mahasiswa yang menuntut kehadiran Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdullah, untuk menemui perwakilan pengunjuk rasa karena dalam keadaan sakit. #

No More Posts Available.

No more pages to load.