BeritaKaltim.Co

Abdulloh Menepis Dewan Tidak Konsen Persoalan Simpang Muara Rapak

BERITAKALTIM.CO- Adanya gugatan Citizen Lawsuit warga Muara Rapak, yang dilayangkan ke Pemerintah kota dan DPRD Balikpapan terkait permasalahan turunan simpang Muara Rapak.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menyampaikan, Ini merupakan hal yang wajar dan sah karena masyarakat merupakan kontrol kinerja terakhir yang dilakukan eksekutif maupun legislatif.

Meskipun jalanan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan tanggung jawab Pemerintah kota Balikpapan , Abdullah tegaskan, pihaknya bersama Pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum sangat konsen dengan permasalahan turunan Muara Rapak dan telah melakukan perluasan jalan safety untuk penaganan sementara pembebasan lahan di jalur kiri turunan Muara Rapak agar mencegah terjadinya lakalantas yang serupa.

“Kami tidak diam, itu semua perlu proses. Hasil pembahasan rapat anggaran beberapa waktu lalu, bulan ini akan dilakukan pembayaran untuk pembebasan lahan tersebut. Kalau tidak salah Rp 4,5 miliar,” jelasnya kepada awak media, Jumat (2/9/2022).

Bersamaan dengan hal tersebit pemerintah pusat juga tengah melelang kegiatannya, Abdulloh menepis anggapan bahwa dewan tidak konsen terhadap persoalan simpang Muara Rapak.

“Sekecil apapun uang yang kami keluarkan harus jelas peruntukannya dan pertanggungjawabannya. Ini bukan uang pribadi. Yang jelas Dinas PU menjanjikan Bulan ini (September) akan dibebaskan lahannya,” jelasnya.

Abdulloh mengaku, penganggaran perluasan jalan sisi kiri muara rapak tersebut sudah masuk di APBD Perubahan 2022. Walaupun jalan tersebut bukan kewenangan kota. Tapi pihaknya terus berkoordinasi dan komunikasi dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. Bersama dengan pembebasan itu, pemerintah pusat sudah mengakomodir proyek untuk pelebarannya.

Disinggung rencana pembangunan flyover, politisi dari partai berlambang pohon beringin ini mengungkapkan, terlalu banyak permasalahan yang harus dilewati. Pertama pembebasan lahan yang dilalui nantinya, kemudian pro-kontra dari warga sekitar khususnya para pelaku usaha di pasar Rapak. Jadi sangat komplek sekali permasalahan yang harus dilalui.

“Yang pasti kami dari Legislatif tidak duduk diam. Minimal ada action pelebaran jalan dan peninggian jalan di sisi kiri muara rapak,” tegasnya.

“Kami tidak alergi kok dikritik. Tapi warga juga harus tahu proses dan prosedurnya bahkan mendukung pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk pembangunan kota,” tambahnya.

Bahkan, ketua DPRD Balikpapan juga mengatakan, jika pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi tidak sanggup mengatasi permasalahan di muara rapak serahkan saja ke kota biar Pemerintah Kota bersama DPRD Balikpapan yang menggarap.

“Kurang peduli apa lagi coba, tapi tetap harus pakai prosedur,” tandasnya. #

Comments are closed.