BeritaKaltim.Co

Temui Aksi Demo Mahasiswa, Wali Kota Balikpapan Janji Sampaikan Aspirasi ke Pusat

BERITAKALTIM.CO- Wali Kota Rahmad Mas’ud bersama Ketua DPRD Balikpapan Abdullah menemui ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak melakukan demonstrasi didepan kantor DPRD kota Balikpapan, Senin (5/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Wali kota Balikpapan Rahmad Masud mengatakan, Pemerintah Daerah hanya menjalankan kebijakkan Pemerintah Pusat. Kebijakkan kenaikkan BBM merupakan kewenangan Pemerintah Pusat

“Kami hanya roda pemerintah yang di jalankan di daerah. Semua kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu adalah merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Rahmad Mas’ud bersama DPRD Balikpapan akan mengawal aspirasi mahasiswa sampai ke pemerintah pusat mengajak perwakilan demonstrasi ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Artinya kita sepakat ya semua bersama-sama, saya dan DPRD akan mengawal aspirasi ini,” tuturnya.

Rahmad menyadari keresahaan mahasiswa maupun masyarakat Kota Balikpapan terkait dampak naiknya harga BBM. Karenanya dia berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa .

“Tentunya melalui aspirasi pada seore hari ini, saya tahu perasaan kita semua dan khususnya warga Balikpapan, terhadap dampak kenaikkan BBM,” ujarnya

“Kita akan menyampaikan kepada pemerintah pusat, apa yang menjadi keinginan warga Kota Balikpapan khususnya para mahasiswa-mahasiswi yang hadir untuk menyuarakan aspirasinya,” ujarnya.

Namun dia juga mengingatkan para mahasiswa untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. “Kita tertib, kita sepakat untuk kebersamaan untuk menjaga ketertiban Kota Balikpapan,” ujarnya

Kembali dia menegaskan, aspirasi mahasiswa akan diterukan ke pemerintah pusat. “Artinya apa yang menjadi tuntutan kalian, saya bersama degan Ketua DPRD dan semua,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengajak perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat, karena kapasitas pemerintah daerah hanya bisa mengamankan.

“Kalau perlu lima orang perwakilan, ayo bersama-sama. Jadi DPRD dan wali kota akan bersama menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, kalau perlu perwakilan mahasiswa ikut. Ayo kita sama-sama membawa petisi ini ke pusat,” ucapnya

Abdulloh menyatakan, naiknya harga BBM adalah merupakan kebijakkan Pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa berbuat apa-apa.

“Adik-adik mahasiswa perlu dipahami bahwa keputusan Pemerintah Pusat itu adalah undang-undang,”ucapnya.

Pemerintah Daerah maupun DPRD tidak bisa menolak karena kewenanganya Pemerintah Pusat. “Kalau kami menolak, sama saja kalian menjebak Wali Kota dan Ketua DPRD,” ujarnya. #

Comments are closed.