Pemerintah Perlu Buat Regulasi Perusahaan Listrik

oleh -
Wakil Ketua DPRD Kaltim saat jumpa pers pada 9 Setember 2022 lalu. Foto: Frisca/beritakaltim.co

BERITAKALTIM.CO – Kepastian arah kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan kepastian dari pemerintah dengan menginstruksikan peralihan mobil pejabat ke mobil listrik.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun menilai, masyarakat akan melirik tanpa himbauan apapun jika energi listrik akan lebih hemat dan murah dibanding penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ketika energi listrik lebih hemat dan lebih murah dibandingkan dengan energi BBM otomatis masyarakat akan melirik. Tanpa himbauan apapun pasti akan berhitung dan mencari. Tapi kalau kenyataannya energi listrik lebih mahal maka masyarakat juga tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan,” ujar Samsun, Sabtu (24/9/2022).

Samsun menuturkan, terkait dengan kelistrikan di Indonesia, ini masih monopoli dan penyaluran energi listrik di Indonesia masih dipegang oleh PLN (distributor tunggal).

“Tentu tau sendiri bahwa prinsip ekonomi saat ini masih dimonopoli satu pihak (PLN), maka konsumen tidak akan mendapatkan nilai yang lebih karena memang harga benar-benar ditentukan sendiri oleh distributor tunggalnya,” tegas Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Namun kalau ada kompetisi/pesaing yang bukan hanya PLN alias ada perusahaan swasta lain yang melakukan distribusi kelistrikan di Indonesia, maka akan terjadi persaingan. Hal ini cukup bagus yang kemudian akan memacu keuntungan pada masyarakat karena adanya perbandingan harga.

Mengambil contoh, pengiriman barang pada zaman dulu hanya melalui Pos Indonesia (kantor pos saja), setelah dibuka regulasinya membuat banyak perusahaan membuka jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, dan JNT.

“Itu akan lebih bersaing,” kata Samsun.

Tentu yang diuntungkan adalah konsumen/masyarakat. Begitu juga yang terjadi pada bisnis telekomunikasi, waktu dulu hanya ada Telkom dan Telkomsel, tapi kemudian kebijakan dibuka dan lahir Indosat, XL dan sebagainya.

“Saya beranggapan kalau distributor tunggal PLN yang kemudian harga naik dan disetujui oleh pemerintah. Nyatanya PLN sebagai perusahaan penyalur listrik BUMN juga tidak begitu mendapat untung. Sama halnya dengan minyak yang hanya boleh didistribusi oleh Pertamina, ” tuturnya.

Jika nanti distribusi kelistrikan banyak yang menangani. maka akan menjadi persaingan positif dan memicu keuntungan pada masyarakat. Karena bersaing secara harga yang lebih murah membuat orang tidak keberatan untuk kebijakan penggunakan kompor listrik.

“Sebab menjadi masalah ketika ada pergantian ke energi listrik tetapi harga lebih tinggi. Berarti pemerintah perlu membuka regulasi yang bukan hanya untuk PLN tetapi supaya terjadi persaingan agar jangan fokus ke satu perusahannya saja,” tegasnya. #ADV

No More Posts Available.

No more pages to load.