Sutomo Jabir Interupsi, Sampaikan Serapan Anggaran Diknas Rendah

oleh -235 Dilihat
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, saat rapat Komisi III, Rabu (21/9/2022). Foto: Heriman / Beritakaltim.co

BERITAKALTIM.CO- Anggota Komisi IIl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Sutomo Jabir melakukan interupsi pada rapat paripurna ke 38 DPRD Kaltim bersama Badan Anggaran DPRD Kaltim serta pemerintah provinsi (Pemprov). Interupsi tersebut menyangkut persoalan serapan anggaran yang sangat rendah pada Dinas Pendidikan Kaltim.

“Tentu kita bersyukur kita telah menyepakati APBD perubahan tahun 2022, yang lebih menggembirakan lagi karena angkanya bertambah yang awalnya 11,5 triliun menjadi 14,36 triliun,” urainya saat rapat paripurna ke 38 beberapa waktu lalu.

Dengan telah disepakati APBD perubahan tersebut harus direvisi dan evaluasi mengenai realisasi belanja pada OPD yang ada.

“Tentu sangat memperihatinkan karna sampai triwulan ketiga, ini triwulan terakhir realisasi anggaran kita masih sangat rendah,” sesal legislator fraksi PKB tersebut.

Lebih lanjut, menurutnya terdapat sesuatu yang tidak beres di jajaran pemerintah provinsi Kaltim. Salah satunya contoh yakni SKPD yang mempunyai anggaran terbesar.

“Pertama dinas pendidikan kalo kita pikir sebenarnya Dinas Pendidikan ini tidak ada kesulitan untuk merealisasikan anggaran mayoritas anggaran di dinas pendidikan ini dilakukan secara E Katalog secara elektronik terus dimana hambatannya,” jelasnya.

Salah satu contoh program yang ada di dinas pendidikan Kaltim ialah data center. Diketahui bahwa program unggulan tersebut telah dianggarkan pada awal tahun dan bukan di perubahan serta anggarannya pun sekitar 10 miliar.

Namun sampai sekarang Ia tidak menyakini jika pengadaan barangnya sudah ada di dinas pendidikan. Tomo pun menegaskan pihaknya tidak ada urusan dengan siapapun itu termasuk distributor barang tersebut.

“Apa kesulitan nya bukankah sekarang pengadaannya dilakukan dengan sangat sederhana hanya E Katalog tinggal klik bisa berkontrak saya tidak ada urusan dengan siapa distributornya,” tanya Sutomo

Selanjutnya yang menjadi urusan kalau hanya ingin mengakomodir kemauan dan keinginan tertentu kemudian menghambat realisasi anggaran yang ada.

Oleh karena itu ia menekankan pihak Pemprov untuk mengecek di dinas pendidikan yang dinilai ada indikasi kepentingan yang saling tarik menarik sehingga menghambat realisasi anggaran tersebut.

“Mohon pak sekda nanti pak kadis dinas pendidikan dicek karna saya melihat ada indikasi seperti itu di Dinas Pendidikan,” pungkasnya. #

 

No More Posts Available.

No more pages to load.