Undangan Pelantikan Hasanuddin Mas’ud Sudah Diedarkan Sekretariat DPRD Kaltim

oleh -359 Dilihat
Undangan yang beredar.

BERITAKALTIM.CO- Pelantikan Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur menggantikan Makmur HAPK tetap dilaksanakan, Senin 12 September 2022.

Undangan acara pelantikan sudah didistribusikan Sekretariat DPRD Kaltim. Disebutkan acara digelar di Hotel Mercure, Jam 10.00 Wita. Judul acaranya Rapat Paripurna ke-36 DPR Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda pengucapan sumpah/janji peresmian pengangkatan pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024.

“Sekretariat DPD Golkar Kaltim sudah menerima surat undangannya,” ujar Ambarochim, salah seorang pengurus DPD Partai Golkar Kaltim Biro Hukum, kepada Wartawan Beritakaltim.co, Kamis (8/9/2022). Prosesi pelantikan rencananya dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Sementara itu kuasa hukum DPD Partai Golkar Kaltim, Lasila SH, mengatakan, posisi keputusan Pengadilan Negeri Samarinda atas perkara gugatan perdata Makmur HAPK, sudah dijawab oleh semua pihak yang tercantum sebagai tergugat dari Partai Golkar.

“Intinya kita sudah mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut,” ujar Lasila.

Batas waktu mengajukan permohonan banding yang disampaikan Pengadilan Negeri Samarinda atas putusan perkara perdata Nomor 2/PDT.G/2022/PN SMR yang isinya mengabulkan sebagian gugatan Makmur HAPK, diberikan sampai Jumat 23 September 2022. Namun para pengacara yang dipercaya Partai Golkar sudah memberikan nota banding sejak Rabu 7 September 2022.

Menurut Lasila, upaya banding dilakukan karena ada mekanisme hukum yang mengatur hal tersebut. Dengan adanya pengajuan banding, maka semua putusan Pengadilan Negeri Samarinda belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

“DPD Partai Golkar sangat patuh dengan proses hukum. Makanya, kami menempuh upaya banding,” ujarnya.

Tentang apa materi dari memori banding yang bakal diajukan ke persidangan kelak, Lasila mengatakan tidak ingin masuk dalam membahas materi perkara perdata itu kecuali di dalam persidangan.

“Nanti saja soal itu. Sekarang kita ingin mengakhiri polemik hukum,” ujarnya.

Sebelumnya Lasila menanggapi gugatan Makmur HAPK, sebagai upaya mengulur-ulur waktu saja. Sebab, setelah gugatan pertama ditolak oleh Pengadilan Negeri Samarinda, menurut Lasila, perkara sengketa politik itu sudah selesai karena sudah inkrah.

“Jadi, saat gugatan pertama itulah peradilan sengketa politik. Hal itu diatur ada batas-batas waktunya. Sudah selesai dan gugatan Pak Makmur ditolak,” cerita Lasila waktu itu.

Bagaimana dengan gugatan kedua?

Menurut Lasila, gugatan kedua adalah perdata di mana tuntutannya menyangkut apakah ada kerugian materi dan immateril. #

No More Posts Available.

No more pages to load.