BeritaKaltim.Co

Driver Ojek Online Unjukrasa di Depan Kantor DPRD Balikpapan

BERITAKALTIM.CO- Ratusan driver ojek online menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD kota Balikpapan, Senin (10/10/2022). Dalam aksinya, driver ojek online menyampaikan sejumlah tuntutan.

Tuntutan tersebut di antaranya, meminta pemerintah pusat atau daerah menetapkan aturan terkait tarif dasar jasa pengantaran barang dan makanan bagi pengemudi ojol.

Kedua, meminta adanya payung hukum yang jelas bagi pengemudi ojol di seluruh Indonesia, meminta pemerintah pusat atau daerah memberi sanksi tegas kepada aplikator yang belum menjalankan aturan terkait biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.

Terakhir, massa aksi meminta pemerintah pusat atau daerah segera memberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM ke seluruh pengemudi ojol yang terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi secara adil dan transparan.

“Kami meminta kepada pemerintah agar menjalankan aturan yang Sudah mereka buat sendiri,” kata Koordinator Persatuan Driver Online Balikpapan (PDOB) Muslimin yang disapa akrab Om Law ketika diwawancarai awak media.

Ia menerangkan, sesuai ketentuan operator hanya diperbolehkan memotong maksimum 15%, tetapi faktanya hingga saat ini masih diterapkan pemotongan sebesar 20%.

“Meminta pemerintah agar menindaklanjuti operator yang melakukan pungli di luar aturan pemerintah, seperti jasa aplikasi dan penghijauan,” ucapnya.

Menurutnya, penarikan itu adalah ilegal, karena dilakukan di luar aturan pemerintah, karena mereka terapkan sendiri.

Sementara itu Ketua Komisi IV Doris Eko Rian Desyanto menyampaikan, inti tuntutan adalah penyesuaian tarif terkait kenaikan BBM. Ada berapa poin petisi yang disampaikan dari perwakilan driver roda dua maupun roda empat.

“Tuntutan kita terima, nanti kita panggil dinas kominfo, Dishub dan perwakilan driver online dan aplikasinya. Kita rumuskan dan sampaikan ke pemerintah pusat karena yang punya wewenang aturan Kementerian Perhubungan,” ucap Doris ketika ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (10/10/2022).

Doris juga menyebut, petisi tuntutan terfokus tarif dan potongan terkait biaya aplikasi dan sebagainya. Karena dengan kenaikan BBM otomatis di operasionalnya bertambah sedangkan tarif yang tertera tarif lama.

“Menuntut tarif baru menyesuaian kenaikan BBM, dan juga tuntunan terkait asuransi order fiktif yang drugikan UMKM, pedagang makanan dan driver ojek karena selama ini belum dilindungi,” jelasnya.

Saat ini DPRD Balikpapan menunggu surat dari perwakilan driver online untuk bersurat secara resmi Kepada ketua DPRD Balikpapan mengenai apa saja tuntutannya untyk memanggil dinas terkait.

“Apapun tuntunan masyarakat yang penting itu sesuai dengan regulasinya yang ada akan kami perjuangkan, karena mereka juga masyarakat Balikpapan, ” ucapnya. #

Comments are closed.