BeritaKaltim.Co

Dua Politisi Karang Paci Bicara Pergub Penyandang Disabilitas

BERITAKALTIM.CO- DPRD Kaltim selaku pembuat peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sudah menjalankan fungsinya bidang legislasi. Tapi, sayangnya, meski Perda itu sudah berusia 4 tahun, belum juga terbit Peraturan Gubernur (Pergub) agar Perda bisa diaktifkan.

Tanpa Pergub, sebuah peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD ibarat macan ompong. Bahkan tidak berguna, karena tidak bisa diberlakukan bagi siapa saja di daerah ini.

Lantaran itu, dua orang politisi DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) dan Marthinus dari Fraksi PDI Perjuangan, menggugah Gubernur Kaltim Isran Noor agar segera membuat Pergub tentang itu.

“Pemerintah tentu harus menjamin Perda ini supaya penyandang cacat memiliki hak yang sama. Pergub itu untuk petunjuk teknisnya sehingga instansi terkait bisa melaksanakan secara detail seperti Dinsos, Disdik, Disnaker. Jadi diperlukan afirmasi dari pemerintah,” kata Sigit yang juga Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, selama ini sudah disosialisasikan kepaada masyarakat. Termasuk oleh Sigit di Balikpapan. Menurut Sigit, kegiatan sosialisasi sangat penting sehingga masyarakat bisa mengetahui tujuan dibentuknya Perda tersebut.

“Saya sampaikan ke mereka (masyarakat,red) bahwa ini juga wujud dukungan aspirasi dari teman-teman disabilitas, karena Perda disabilitas ini merupakan inisiatif dari DPRD, jadi perlu kami sosialisasikan sehingga bisa mengetahui,” kata Sigit, Selasa (18/10/2022).

Dalam Perda tersebut, jelas dia, semuanya telah diatur terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, seperti hak politik, hak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan termasuk juga hak untuk mendapatkan pekerjaan.

“Jadi mereka juga bisa punya hak yang sama dipilih ataupun memilih. Saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita jangan patah semangat kalau memang kita dilahirkan disabilitas,” ujarnya.

Sementara anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus, mengatakan, sudah menjadi keharusan sebuah Perda dilengkapi dengan aturan turunannya agar bisa diimplementasikan di masyarakat. Di dalam Pergub itu akan dimasukkan konsideran pasal per pasal dan bab per bab-nya agar penerapan di masyarakan menjadi jelas.

Dengan demikian, lanjutnya, di setiap kabupaten/kota nantinya akan mengikuti menerbitkan lagi aturan turunan untuk diterapkan di kabupaten dan kota, berupa Perbup (Peraturan Bupati) atau Perwali (Peraturan Wali Kota).

“Saya mendorong Perda ini untuk segera dilengkapi dengan Pergub. Karena Perda ini juga masuk dalam visi dan misi Gubernur dan Wakilnya terkait penyandang disabilitas,” ucap Legislator Dapil Kubar-Mahulu ini. #ADV

Comments are closed.