BeritaKaltim.Co

Undang-undang Pengelolaan Sampah Mau Direvisi DPR RI, Hamas Berikan Masukan

BERITAKALTIM.CO- Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Banleg) DPR RI di Balikpapan, Rabu 19 Oktober 2022. Kunjungan kerja Banleg DPR RI tersebut berkaitan dengan monitoring penerapan sekaligus peninjauan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abdul Wahid pada kesempatan itu mengatakan, Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah sudah lama disahkan dan dirumuskan lebih kurang 14 tahun lamanya. Namun persoalan sampah sampai hari sudah menjadi isu kualitas hidup terutama lingkungan, karena seiring berjalannya waktu semakin banyaknya produksi tentu juga akan banyak terjadinya tumpukan sampah.

“Oleh karenanya pengolahan sampah harus lebih modern, kita juga tidak boleh mengelolah sampah secara konvensional, sampah yang tidak berguna harus dimusnahkan dan sampah yang berguna kita manfaatkan, contoh sampah dari rumah tangga seperti sisa makanan, sayur-sayuran dan segala macamnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk,” kata Abdul Wahid usai pertemuan Tim Kunjungan kerja Baleg DPR RI di Balikpapan.

Sementara Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, Provinsi Kaltim merupakan bagian yang memperoleh dampak maupun manfaatnya pada pelaksanaan UU pengelolaa sampah tersebut. Lantaran itu dalam revisi yang sedang dikerjakan Banleg DPR RI, dia meminta dilakukan secara benar sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

Hasanuddin yang akrab dengan sebutan Hamas itu melanjutkan, sebagian wilayah Kaltim merupakan daerah pesisir yang tidak lepas dari persoalan sampah, karena sampah di pesisir juga banyak, baik sampah yang dibuang langsung oleh pengunjung saat berwisata di pantai maupun sampah kiriman dari hulu sungai yang hanyut ke muara, bahkan sampah dari laut ke pantai.

Sementara, katanya, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, adanya pembagian dan kewenangan, yakni untuk pengawasan sampah di pantai dan pesisir kewenanganya ada di provinsi, bukan di kabupaten/kota, sehingga hal ini harus menjadi perhatian.

Ia juga menyarankan bahwa untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) harus dipikirkan pula dalam pembangunan khusus untuk pengelolaan sampah, karena di kabupaten/kota di Kaltim, hingga saat ini sampah masih menjadi masalah, salah satunya adalah untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. #ADV

Comments are closed.