BERITAKALTIM.CO – Komisi I DPRD Kaltim menyinggung komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim terkait rencana untuk menangani kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Kaltim melalui pengadaan lahan dan kecukupan kebutuhan pasokan pangan.
“Ingin menagih janji Gubernur Isran Noor yaitu pengadaan lahan dan pangan yang dijanjikan untuk mengatasi over kapasitas Lapas dan Rutan di Kaltim,” kata Anggota Komisi I Marthinus saat intrupsi di Rapat Paripurna (Rapur) ke-45 DPRD Kaltim, Selasa (18/10/2022).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini Gubernur Isran Noor sering menyebut ingin mengatasi persoalan over (kelebihan) kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terjadi di Lapas dan Rutan, dengan sambutan resminya di acara-acara Kaltim.
Berangkat dari janji tersebut, Marthinus mengatakan pihaknya yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini melakukan penyerapan aspirasi melalui diskusi publik pada 10 Oktober 2022 lalu tentang potrer Lapas dan Rutan yang notabene mengalami kelebihan kapasitas WBP.
“Sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dilakukan diskusi publik tentang potret Lapas. Kita tidak membahas dalam kata over kapasitas tetapi hari ini Kaltim adalah over crowded (penuh sesak),” kata Marthinus.
Dijelaskannya, yang dimaksud dengan over crowded adalah warga binaan yang begitu banyak hingga melebihi kapasitas yang disediakan, baik itu di Lapas maupun Rutan. Karena hal tersebut akan menimbulkan probabilitas atau kemungkinan (persoalan) acak yang tidak diinginkan terjadi.
“Maka dari itu dari forum ini (rapur) menyampaikan aspirasi dari sahabat-sahabat ini, di acara tersebut, Kalapas Kelas IIA Samarinda dan Kanwil Kemenkumham Kaltim ingin menagih janji Gubernur Isran Noor, yaitu pengadaan lahan dan pangan yang dijanjikan dalam 3 sambutan resmi pada acara-acara di Kaltim,” jelas Marthinus.
Marthinus berharap apa yang telah disampaikan ini boleh kembali menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menindaklanjutinya. #ADV
Comments are closed.