BeritaKaltim.Co

Mencari Terobosan Pengembangan Ladaya Pulau Kumala Ikonik Kota Raja

BERITAKALTIM.CO – Pemerintah harus mempertimbangkan untuk memperbolehkan akses penyeberangan ke Pulau Kumala dari sebelumnya hanya berjalan kaki kemudian boleh menggunakan kendaraan kecil sepeda motor.

Hal demikian dipaparkan anggota Komisi IV DPRD Kaltim daerah pemilihan Kutai Kartanegara Ely Hartati Rasyid. Menurutnya ini sebagai upaya untuk menarik para wisatawan.

“Menurut saya pribadi mungkin jembatannya bisa diubah. Dari sebelumnya hanya orang berjalan kaki, tetapi bisa juga dilewati kendaraan kecil. Sebab jembatan juga cukup jauh,” kata Ely Hartati Rasyid dikonfirmasi awak media, Sabtu (22/10/2022).

Diterangkan Ely ini bisa menjadi salah satu trobosan untuk kemajuan destinasi wisata di Kutai Kartanegara. Baginya, modern kini membuat orang malas berfikir dua kali untuk berjalan kaki sebab lintasan jembatan cukup panjang.

“Bisa dilihat dari masyarakat yang membeli makan atau sayur sekarang sudah bisa secara online dan tidak perlu keluar rumah. Jembatan itu harus dirubah bisa dilewati kendaraan kecil jadi kalau masuk Insha Allah Pulau Kumala,” tutur Ely.

“Kemarin informasinya ada yang menang lelang untuk kelola Pulau Kumala. Nanti saya konfirmasi lagi. Karena apabila ada pihak ketiga yanh mengelola, pemerintah daerah dapat terbebaskan dari biaya perawatan,” lanjutnya.

Sebelumnua, Ladaya (ladang budaya) dengan Pulau Kumala adalah ikon Kota Raja Tenggarong. Tempat ini bahkan terkenal dengan ribuan pengunjung yang kemudian menjadi sepi karena memang nilai jual pariwisatanya menurun.

Ely berharap, destinasi ini bisa kembali berkembang karena akan berkompetisi dalam perpindahan Ibukota Nusantara (IKN) di Bumi Etam. Sehingga sebagai daerah mitra tentunya perlu berkontribusi langsung.

“Kalau dukungan pemerintah provinsi terhadap pengembangan Kukar tentu bisa jadi karena ada kawasan-kawasan Perda Pembangunan Induk Pariwisata tadi terbentuk harusnya ada kawasan yang menjadi prioritas,” beber Ely.

“Wajib juga pemerintah support karena itu tidak berdasarkan anggaran pemda saja. Namun tumbuh dari masyarakat pihak swasta itu luar biasa juga dan harus di dukung jadi tidak membebani APBD sepenuhnya,” tukasnya. #ADV

Comments are closed.