BERITAKALTIM.CO- Ribuan petani di Kota Balikpapan dikabarkan terdampak kebijakan pembatasan pembelian pupuk bersubsidi. Sesuai aturan dari pemerintah yang diperbolehkan untuk membeli pupuk bersubsidi hanya petani padi, cabai dan bawang.
Kondisi memberatkan para petani karena harga jual pupuk non subsidi yang sangat jauh, mencapai tiga kali lipat dari harga pupuk bersubsidi.
“Petani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Karena yang boleh pakai itu hanya padi, cabai dan bawang saja. Kebijakan ini sudah berlangsung sejak bulan Agustus,” kata Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan Heria Prisni kepada wartawan, Sabtu (23/10/2022).
Heria mengatakan, yang menjadi kendala bagi para petani di Kota Balikpapan adalah pada saat pendaftaran melalui aplikasi sebelumnya, mereka mengisi form hortikultura untuk mendapatkan kartu pembelian pupuk bersubsidi.
Namun setelah adanya pembatasan pembelian pupuk bersubsidi, kartu yang mereka miliki sudah tidak bisa dipergunakan. Karena yang diperbolehkan hanya petani padi, cabai dan bawang. Padahal di Kota Balikpapan, para petani menanam bermacam-macam varietas termasuk cabai dan padi.
Untuk itu, pihaknya telah menyurat ke Pemerintah Pusat agar aplikasi tersebut bisa dibuka kembali, sehingga para petani dapat merevisi formnya.
Untuk saat ini hampir seluruh petani yang ada di Kota Balikpapan tidak bisa membeli lagi pupuk bersubsidi. Karena sudah terlanjur mengisi form hortikultura. Sekiranya ada 4.000 petani yang tergabung dalam 305 kelompok tani.
Untuk saat ini, Heria mengatakan, pihaknya berupaya mendorong agar petani di Kota Balikpapan dapat beralih menggunakan pupuk organik.
Pihaknya meminta para petani dapat bekerjasama dengan RPH (Rumah Potong Hewan), dalam hal pemanfaatan kotoran sapi untuk dijadikan pupuk.
“Solusi yang kami berikan adalah mereka diminta untuk membuat pupuk sendiri. Termasuk bekerja sama dengan RPH karena disana kan banyak kotoran sapi, kita undang petani untuk sama-sama membuat pupuk di situ. Kalau kemarin mereka malas mengangkat bahannya dari RPH jadi kita fokuskan di sana dan saat ini ada satu kelompok sudah yang mau mengerjakan,” ujarnya.
Program ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pertani terhadap pupuk non subsidi yang harganya 3 kali lipat dari yang subsidi. #
Comments are closed.