BERITAKALTIM.CO – Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menuturkan jika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas kerap mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara optimal.
Berangkat dari persoalan tersebut, pihaknya pun gencar melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di RT 016 Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, pada (22/10/2022).
Sigit mengatakan dengan dilakukannya sosperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas ini guna menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Diakui Sigit, untuk menjamin hak-hak tersebut diperlukan pula landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara,” katanya.
Sigit menerangkan, melalui sosperda tentang penyandang disabilitas juga diharap dapat memberikan informasi serta meningkatkan pemahaman kepada elemen masyarakat. Bahwasannya para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam artian memperoleh partisipasi serta pembangunan di tengah-tengah masyarakat.
“Realitasnya masih banyak stakeholder baik pemerintahan dan swasta kita belum memahami secara utuh Perda Penyandang Disabilitas,” tutur Sigit
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan. Isi dari Perda Penyandang Disabilitas yang pihaknya sosialisasikan tersebut mengharuskan agar kantor pemerintahan merekrut mereka yang berkebatasan mental sejumlah dua persen dari total pegawai. Sementara untuk perusahaan minimal satu persen dari jumlah karyawan.
Sigit berharap perda yang berlaku ini bisa diterapkan di pemerintahan Kota Balikpapan guna menjadi percontohan kota layak dan humanis bagi penyandang. #
Comments are closed.