BeritaKaltim.Co

Hamas Pesan Kepada GMNI Kaltim, Perjuangkan Warga Lokal di IKN

BERITAKALTIM.CO- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) rencananya mengikuti acara Forum Nasional yang menurut agendanya dihadiri Presiden Joko Widodo. Dari Kalimantan Timur, setidaknya ada 30 orang diutus mengikuti perhelatan tersebut.

Sebelum berangkat, perwakilan dari para aktifis GMNI Kaltim menemui Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (4/11/2022). Mereka diterima di ruang kerjanya.

Ketua DPD GMNI Andi Muhammad Akbar menyampaikan bahwa pihaknya perlu berdiskusi ke DPRD Kaltim sebagai wakil masyarakat sepuluh kabupaten/kota untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi Kaltim.

“30 orang akan menghadiri Forum Nasional yang dijadwalkan akan dihadiri Pak Presiden. Penting dirasa kami mencari satu pemahaman tentang problematika di Kaltim yang nantinya akan disampaikan pada forum tersebut,” katanya.

Dari diskusi, muncul persepsi yang sama menyangkut pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Sebab mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dirasakan minim melibatkan warga lokal Kaltim.

Seperti Keputusan Presiden Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otoritas Ibu Kota Nusantara. Dari lima pejabat tinggi otorita IKN yang diliantik tersebut hanya satu perwakilan Kaltim sehingga perlu dipertanyakan.

Padahal, seharusnya kuota perwakilan warga lokal haruslah minimal dua orang yang mengatahui persoalan di Kaltim dan punya misi dan terobosan dalam menyelesaikannya.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, tidak dilibatkannya DPRD dalam pembahasan dan pelaksanaan IKN membuat aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara maksimal, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan daerah.

“Banyak masyarakat, akademisi, mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya tentang perwakilan warga lokal di IKN. Mereka tak ingin warga lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tuturnya.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat sudah semestinya memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan warga lokal.

Tidak hanya itu, perizinan pertambangan yang seluruhnya ditarik ke pusat juga membuat tambang ilegal semakin menjamur dan menimbulkan kerusakan lingkungan. #ADV

Comments are closed.