BeritaKaltim.Co

Pansus Investigasi Pertambangan tak Sentuh Kasus Ismail Bolong

BERITAKALTIM.CO- Wakil Ketua Pansus (Panitia Khusus) Investigasi Pertambangan Batu Bara DPRD Kaltim, Muhammad Udin, mengkaku belum bisa memberikan tanggapan atas kasus Ismail Bolong, yang videonya viral terkait setoran dana koordinasi hasil penambangan tanpa izin dengan petinggi Polri di Jakarta.

“Untuk kasus ismail bolong yang heboh ini, belum bisa dikomentari ya. Kita belum masuk menyentuh ke arah itu. Tapi, mungkin dalam perjalanannya nanti, setelah kami bertemu dengan para pelaku pertambangan hal tersebut bisa saja masuk analisa tim investigasi ini,” kata Udin yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

Keterangan itu disampaikan Muhammad Udin, Selasa (8/11/2022), di Gedung DPRD Kaltim, saat diwawancara sejumlah wartawan. Para wartawan ingin meminta komentar seputar kasus Ismail Bolong yang sangat mengejutkan.

Tim investigasi Pertambangan Batu Bara DPRD Kaltim baru melakukan rapat pertama terkait rencana-rencana apa saja yang akan dicapai. Diagendakan, setidaknya ada 3 isu yang mengemuka, yakni terkait izin palsu IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang ditemukan sebanyak 21 izin.

Kemudian soal reklamasi lahan pasca tambang, di mana rencananya perda tentang itu dicabut karena sudah ada dalam undang-undang yang lebih tinggi dan menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Isu ketiga terkait dengan CSR (coorporate social responsibility) perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Tim Pansus ingin mengetahui apa kontribusi dari perusahaan-perusahaan batu bara di Kalimantan Timur.

“Agendanya kita bertemu dengan para pemegang IUP. Juga dengan pengusaha pemegang lahan PKP2B,” ujar Muhammad Udin. #ADV

Comments are closed.