BeritaKaltim.Co

Temuan Pansus RTRW, Garis Pantai Balikpapan Bergeser

BERITAKALTIM.CO- Inilah persoalan paling krusial dari rencana revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kalimantan Timur yang kini dihadapi Pansus (panitia khusus) dipimpin Baharuddin Demmu. Pansus menemukan adanya pergeseran garis pantai di wilayah perairan Balikpapan.

Masalah pergeseran garis pantai itu disampaikan Pansus RTRW saat tahapan pembahasan lintas sektor, Jumat (18/11/2022) di Hotel Gran Melia Jakarta. Rapat Koordinasi Lintas Sektor itu menghadirkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional.

Terlihat hadir Direktur Jendral Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Gabriel Triwibawa, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Ketua Pansus RTRW Kaltim Baharuddin Demmu dan Wakil Ketua Pansus RTRW Sapto Setyo Pramono.

Juga Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Rahma Julianti serta perwakilan dari kementerian dan Lembaga terkait.

Hal menonjol yang diangkat Pansus RTRW adalah pergeseran garis pantai di wilayah perairan Balikpapan. Temuan itu didapat berdasarkan data dari Badan Informasi Geopasial (BIG), Holding Zone berupa pergeseran Areal Penggunaan Lain (APL) yang kini statusnya sudah HGU (Hak Guna Usaha).

“Pada saat melanggar ia mencari celah, celahnya lewat perubahan RTRW. Sampai saat ini kamipun belum bersepakat, kami berharap kembali ke kawasan fungsi hutan. Dengan HGU 30 tahun, artinya ketika HGU ini berjalan hingga satu putaran izinnya dengan waktu 30 tahun. Saya kira ini sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Setelah itu kembalikan saja lagi ke fungsi kawasan hutan, itu dua masalah yang krusial yang kami sampaikan. Masih ada pembahasan lanjutan dan akan dibahas kembali di pertemuan pasca pertemuan lintas sektor minggu dan senin ini,” urai Ketua Pansus Baharuddin Demmu.

Kembali menyinggung soal Kawasan yang dijadikan holding zone, sejumlah lahan yang diusulkan dari Kawasan hutan menjadi APL dan statusnya sekarang HGU. Pansus pun masih mempertanyakan, kenapa mesti lewat Pansus.

“Harapannya diurus saja lewat dinas kehutanan karena jelas kami melihat persoalan ini sudah melanggar, tidak boleh ada HGU di wilayah kawasan-kawasan hutan,” tegas Bahar. #ADV

Comments are closed.