Ismail Bolong Membantah Video Keterangannya Sendiri: “Saya Ditekan”

oleh -

BERITAKALTIM.CO- Secara mengejutkan Ismail Bolong tampil lagi dalam sebuah video baru. Kali ini dia tampil meminta maaf kepada Kabareskrim Polri karena video viral pertama yang berisi pengakuannya.

“Berita itu tidak benar,” ucap Ismail Bolong dalam video terbaru yang diunggah di akun youtube sebuah media online, Sabtu (5/11/2022) malam.

Berbeda dengan video pertama yang memperlihatkan dirinya membaca draf pengakuan yang telah ditulis di lembaran kertas, pada video kedua kali ini Ismail tampil tanpa membaca. Beberapa kali dia terlihat gugup, tidak mampu melanjutkan kata-katanya dengan teratur.

Awalnya, Ismail Bolong menceritakan statusnya yang sekarang sudah bukan lagi seorang polisi berpangkah Aiptu. Pada bulan Juli 2022 lalu, menurut Ismail Bolong, permohonannya pensiun dini sudah diterima oleh jajaran kepolisian dan kini dia bukan lagi bagian dari Polri.

Berikutnya, Ismail Bolong yang pada video pertama mengaku sebagai pengepul batu bara hasil pertambangan ilegal, mengatakan bahwa video yang dibuatnya itu atas tekanan oknum Mabes Polri setelah menjemputnya. Video yang viral itu dibuat di sebuah hotel dan dia disuruh membuat pengakuan testimoni di depan kamera. Sedangkan teks pengakuannya sudah ada dan hanya membaca saja.

Ismail Bolong membantah sudah memberikan uang koordinasi kepada Kabareskrim Polri sebesar Rp6 miliar seperti diakuinya dalam video pertama. Dia mengaku tidak mengenal Kabareskrim dan tidak pernah menemuinya.

Dalam video kedua terlihat juga ada seseorang yang memandunya agar mampu mengucapkan kalimat dengan lancar. Namun titik berat pengakuan kedua Ismail Bolong adanya permintaan maaf kepada Kabareskrim karena kasus penerimaan uang koordinasi tersebut.

AWAL BUKA-BUKAAN KASUS TAMBANG ILEGAL

Awal cerita soal video viral berisi pengakuan Ismail Bolong diberitakan oleh media online di Jakarta, Gatra.com yang terbit 4 November 2022. Sumbernya adalah seorang pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

Bambang mengaku mendapat kiriman video itu dari seseorang yang tidak dikenal (anonim) melalui WhatsApp. Dari video tersebut dia menilai, keterangan pria dalam video yang diketahui bernama Ismail Bolong, kemungkinan besar terjadi saat yang bersangkutan diperiksa internal kepolisian, yaitu oleh Divisi Propam Polri.

“Kalau saya melihat video yang disampaikan oleh Ismail Bolong ini merupakan hasil pemeriksaan di internal Kepolisian sendiri. Karena beberapa waktu yang lalu, inipun juga sudah dibuka di media (salah satu media nasional) bahwa ada pemeriksaan di Propam tanggal 4 April, meskipun demikian pemeriksaan ini berhenti begitu saja,” kata Bambang.

Dalam video berdurasi 2 menit dan 28 detik itu, Ismail Bolong secara tegas dan jelas membuat pengakuan bahwa dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi Pertambangan tanpa izin alias ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin,” kata Ismail Bolong di awal video tersebut.

Terlihat dalam video tersebut, Ismail Bolong membaca sebuah surat pengakuan di depan kamera yang merekam.

Menurut Ismail Bolong dalam video itu, ia memperoleh keuntungan dari hasil pengepulan dan penjualan tambang batu bara ilegal mencapai Rp 5-10 miliar setiap bulan, terhitung sejak Juli 2020 hingga November 2021.

Ismail mengaku atas pekerjaan tambang illegal tersebut telah berkoordinasi dengan oknum di Bareskrim Polri berpangkat Komjen (Komisaris Jenderal). Ismail mengaku menyerahkan duit kepada jenderal bintang tiga itu sebesar Rp 6 miliar yang disetor sebanyak tiga kali.

“Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan (Ismail menyebut nama dan jabatan di Polri-red) dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Yaitu pada bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar Rp 2 miliar,” ungkap Ismail di dalam video.

Ia kemudian melanjutkan; “Uang tersebut saya serahkan langsung kepada (menyebut nama lagi-red) di ruang kerja beliau setiap bulannya, sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau”.

Ismail Bolong mengaku juga menyetorkan uang kepada oknum pejabat reserse Polres Bontang.

“Saya pernah memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung ke (Ismail menyebut nama dan pangkat oknum Polri-red) di ruangan beliau,” katanya.

Diakhir pengakuannya, Ismail Bolong menyebut lagi nama seorang perempuan pengusaha batu bara yang sempat bikin heboh karena dibongkar perbuatannya oleh anggota DPR RI, beberapa waktu lalu. Perempuan pengusaha itu, menurut Ismail Bolong, sebagai pihak yang membeli batu bara yang dia kumpulkan dari pertambangan liar.

Masih ada hal menarik lainnya. karena di penutup pengakuannya, Ismail Bolong menutup pengakuannya dengan kata-kata:”Terima kasih Jenderal”.

MASALAH MELEBAR KE PENGUSAHA TAMBANG LIAR LAINNYA

Kasus itu mulai melebar lagi dengan tersebarnya dokumen hasil pemetaan diduga bersumber dari Divisi Propam Polri. Selain nama Ismail Bolong, ternyata ada 13 nama lagi yang disebut menyetor ke oknum-oknum Polri.

Dokumen yang diterima redaksi Beritakaltim.co ada dua lembar. Pertama, pemetaan mengenai aliran uang koordinasi dari para penambang batu bara ilegal dan lembaran kedua mengenai aliran uang koordinasi dari Aiptu Ismail Bolong.

Tentang aliran uang kordinasi dari Aiptu Ismail Bolong sudah diberitakan dalam pengakuannya di video yang tengah viral itu. Dia mengaku menyetor uang hasil tambang batu bara tanpa izin ke oknum Polri berpangkat Komjen (Komisaris Jenderal) dan oknum Polri di Bontang.

Sementara mengenai 13 orang lagi yang namanya sudah masuk ke Divisi Propam Polri, disebut sebagai pelaku penambangan dan pemodal. Mereka masing-masing adalah Hkm, Nol, An, ADN, Bur, San, Sah, Mhd, Irw, Fri. Ary, Mhs dan Mhm.

Dalam pemetaan itu terlihat, para penambang dan pemodal (14 orang termasuk Ismail Bolong) menggunakan modus menambang batu bara di lahan masyarakat tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dengan memberikan fee kepada pemilik lahan.

Atas aktifitas mereka diketahui, terjadi penerimaan uang koordinasi sebesar Rp30 miliar. Rinciannya adalah Oktober 2021 sebesar Rp10 Miliar, November 2021 (Rp10 Miliar) dan Desember 2021 sebesar Rp10 miliar lagi.

Ada sejumlah nama oknum Polri yang tercetak nama-namanya sebagai penerima uang koordinasi tersebut. Bahkan persentase kepada masing-masing oknum pejabat Polri berdasarkan level kepangkatannya. #

 

No More Posts Available.

No more pages to load.