BeritaKaltim.Co

Tindak Kekerasan Seksual dan Perempuan Meningkat Selama Pandemi

BERITAKALTIM.CO- Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Dr Badrun Fuat MA, sepanjang tahun 2021 terdapat 338.496 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Naik 112.434 kasus dari tahun 2020. Dan jumlah tersebut lebih tinggi dari data saat awal terjadi pandemi Covid19 tahun 2019.

Data lain yang dihimpun Komnas Perempuan, selama Pandemi Covid19 terjadi peningkatan kasus tindak kekerasan seksual.

“Mungkin karena kebanyakan berada di rumah, intensitas berhubungan menjadi lebih tinggi, selain itu masyarakat juga lebih punya waktu untuk bisa membuat laporan secara online,” ucap Badrun Fuad pada acara Workshop Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Pada Perempuan di ruang serbaguna Zoom Hotel Jalan Mulawarman Samarinda, Rabu (7/12/2022).

Dikatakannya lagi, sistem sosial patriarki yang banyak dianut masyarakat menempatkan posisi laki-laki atau suami memiliki peran utama serta mendominasi dalam suatu hubungan, sehingga apapun yang dilakukan dianggap sebagai hal yang wajar, termasuk dalam melakukan hubungan seksual.

“Suami yang sudah lelah bekerja pulang-pulang minta diladeni oleh istri, padahal sang istri pun juga dalam kondisi yang lelah karena banyak pekerjaan rumah tangga. Akhirnya karena ini dianggap kewajiban, istri tetap melayani dengan keterpaksaan,” tuturnya.

Hal ini menurutnya sudah merupakan tindak kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istrinya, karena kekerasan seksual tidak semata pada perlakuan fisik, namun dari ucapan yang mengintimidasi atau ancaman, bahkan rayuan.

Dalam menerapkan Undang Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) ini disampaikan Badrul memang banyak menghadapi tantangan termasuk hoaks tentang adanya peryataan dari sebagian kalangan yang membenturkan undang-undang ini pada agama tertentu.

“Kita di komnas perempuan tidak berbicara pada ranah agama, namun yang kita yakini semua agama pasti sudah mengatur bagaimana hubungan seksual antara suami dan istri dengan sangat baik,” tukasnya.

Lebih jauh berbicara soal UU TPKS yang disahkan pada 12 April 2022 lalu, Komnas perempuan terus mengawal agar UU ini bisa terimplementasi di masyarakat luas, konsolidasi dengan lembaga bantuan hukum yang selalu melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual di tingkat pusat dan daerah untuk mengetahui sejauh mana UU tersebut diterapkan.

Diantaranya dengan menggelar workshop di berbagai daerah seperti yang dlakukan di Samarinda.

Pada workshop tersebut tersebut Kasmawati, Direktur LBH Apik Kaltim menyampaikan bahwa pihaknya masih menghadapi beberapa kendala saat melakukan pendampingan terhadap klinenya. Kendala itu salah satunya adalah mengenai sikap penyidik yang sering kali justru menjatuhkan mental para korban dengan pertanyaan yang sering kali menyudutkan.

“Dalam melakukan penyelidikan, pihak kepolisian pun masih menggunakan payung hukum yang lama dan pertanyaan yang disampaikan kepada korban pun tidak etis. Ibaratnya, korban mengalami kekerasan seksual berulang-ulang dan di pengadilan pun korban tidak boleh didampingi, mau tidak mau kita harus berdebat baik kepada hakim maupun pengacara pelaku,” tutur Kasmawati.

Kasmawati juga menyampaikan mengenai sikap masyarakat yang kurang baik, bahkan kerap kali merendahkan koban.

“Sikap masyarakat seringkali merendahkan korban. Mereka dianggap bukan perempuan baik’baik, hal ini tentu sangat melukai hati mereka. Orang terdekat mereka pun cenderung menyalahkan korban,” tukasnya.

Kasmawati juga mengatakan korban kekerasan seksual, apa lagi hingga berakibat hamil akan mengalami luka batin yang panjang. Untuk itu seharusnya ada rumah pulih yang disiapkan dan juga tenaga piskiater yang bisa membantu korban untuk sembuh dari luka batinnya.

Sebagai moderator pada acara Workshop tersebut Andriana Kila yang juga penasehat di LBH Apik menyampaikan, pentingnya sosialisasi UU TPKS bukan hanya ke masyarakat, namun juga instansi-instansi pemerintah dan swasta, serta universitas dan sekolah.

Pada kegiatan workshop kampanye 16 Hari Kekerasan Pada Perempuan tersebut juga hadir Siti Khodijah dari Komnas perempuan bidang media sosial, Rika Rahim PIKPPD Kaltim, perwakilan mahasiswa serta perwakilan beberapa media massa. #

Comments are closed.