BERITAKALTIM.CO- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sering menjadi perdebatan. Ada yang menyebut sudah mencapai Rp7 triliun, bahkan Indonesia terancam gak bisa bayar.
Ternyata, faktanya. Seperti dilaporkan Bank Indonesia dan dikutip redaksi Beritakaltim dari laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id. Utang luar negeri Indonesia sampai akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar dolar AS. Jika dirupiahkan dengan asumsi kurs Rp15.000 per 1 dolar, maka total utang sekitar Rp5.889 triliun.
Jumlah tersebut turun 5,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tapi, jumlahnya meningkat jika dibanding Oktober 2022 yang sebesar 390 miliar dollar AS.
ULN Indonesia terdiri dari ULN Pemerintah dan ULN Swasta. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN Pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS atau turun 10,2 persen dari November 2021.
Kemudian untuk ULN Swasta, posisinya pada November 2022 tercatat sebesar 202,5 miliar dolar AS atau turun 0,9% dari Nobvember 2021.
“Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga. Sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik,” ucap Erwin, Senin (16/1/2023).
Erwin menjelaskan, ULN pemerintah selama November 2022 banyak digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya.
“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel,” ujar Iqbal.
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5%).
“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah, sebutnya.
Penurunan ULN swasta terjadi karena turunnya ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 2,0% (yoy) dan 0,7% (yoy),.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dengan pangsa mencapai 78,1% dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total ULN swasta.
Erwin menekankan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“ULN Indonesia pada November 2022 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,7%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 29,5%,” tutur Erwin. #
Editor: Wong