BeritaKaltim.Co

Pasien Meninggal di RSPB, Komisi IV DPRD Balikpapan Bersitegang dengan Direktur RS

BERITAKALTIM.CO- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti kasus meninggalnya pasien BPJS KIS setelah keluarga pasien merasakan mendapatkan pelayanan buruk rumah sakit.

Sidak dipimpin Ketua Komisi IV Doris Eko Ryan Desyanto, didampingi Ardiansyah, Parlindungan Sihotang, Hj Kasmah, Rahmatia, Suryani, Yohanis Patiung, Muhammad Taqwa dan Sandy Ardian.

Kedatamgan para legislator secara mendadak sempat membuat suasana menegang ketika mereka mempertanyakan kronologis yang dialami pasien saat datang ke RSPB.  Direktur RSPB dr MN Khairuddin tetap mengelak mengakui bahwa pasien tersebut tidak dilayani semestinya karena tidak membayar uang muka.

Direktur RSPB dr MN Khairuddin menjelaskan, regulasi di RSPB bagi pasien yang menggunakan BPJS dan Non BPJS ketika masuk ke IGD itu langsung dilakukan penanganan dulu. Begitu pula dengan pasien bernama Sutrisno.

Seperti diberitakan sebelumnya Sutrisno nyawanya tidak tertolong lagi karena ketika itu pihak keluarga merasa pihak rumah sakit mensyaratkan membayar uang muka agar mendapat perawatan.

“Pasien yang datang itu ternyata kartu BPJS-nya sudah tidak aktif sejak Mei 2022 dan sudah kami konfirmasi ke BPJS memang yang bersangkutan sudah tidak aktif kepesertaannya,” ujar Khairuddin.

Dia mengelak pihak rumah sakit meminta uang muka agar pasien itu mendapat perawatan. Sebelum wafat, kata Khairuddin, almarhum masih sempat masuk IGD RSPB dan dilakukan pemasangan infus, kemudian memasang Elektrokardiografi (EKG) dan dilakukan CT-Scan juga dilakukan pemeriksaan dada.

“Tidak ada permintaan uang. Pasien itu dari datang sampai meninggal jaraknya sekitar 2 jam setengah, masuk dalam keadaan koma. Artinya kesadaran menurun pasien dan tidak stabil,” jelasnya.

Mendengar jawaban Dirut RSPB, wakil ketua Komisi IV Ardiansyah dengan tegas mempertanyakan inti masalah pembayaran awal sebelum penanganan. ” Ini ada kuintasi bukti bayar di sini, masih bilang tidak melakukan pembayaran,” ujar anggota dewan itu, geram.

Pihaknya menilai pihak Rumah Sakit Pertamina lebih memprioritaskan uang, bukan pada penanganan nyawa manusianya.

“Dari pertama datang kami ingin tahu apakah bayar, tapi akhirnya pihak RSPB akui bahwa wajib bayar untuk dimasukkan di ruang perawatan. Intinya ini yang kita pegang. dan seharusnya tanpa bayar Rp.10 juta harus dilakukan penanganan sebagai tindakan penyelamat nyawa manusia,” ucap Ardiansyah.

Komisi IV berharap agar kejadian yang dialami seorang pasien yang meninggal dunia jangan sampai terulang kembali, jangan sampai ada korban lagi yang tidak mendapatkan pelayanan.

“Yang terpenting lakukan dulu penindakan, jangan sampai ada nyawa yang melayang. Ditolong dulu,” ucapnya.

Meskipun BPJS sudah mati harus tetap dilayani dengan semestinya, pihak dari BPJS telah menyampaikan dalam waktu 3×24 jam bisa diurus kembali.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Doris Eko menambahkan bahwa kejadian yang dialami seorang pasien yang meninggal dunia jangan sampai terulang kembali.

Diakuinya, bahwa pihak RSPB pada prinsipnya sudah melakukan pelayanan tahap pertama. Sebab sebelumnya pasien telah berobat ke RSUD Beriman Balikpapan. Namun akibat terbatasnya peralatan medis sehingga dirujuk ke RSPB.

“Akibat kartu BPJS korban sudah kedalursa dan pihak RSPB tidak bisa memberikan layanan maksimal sehingga harus membayar biaya administrasi terlebih dahulu,” kata Doris.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh pimpinan rumah sakit di kota Balikpapan guna membicarakan permasalahan tersebut, agar tidak terulang lagi.

“Terutama terkait pelayanan kesehatan kartu KIS maupun BPJS yang sudah mengalami kedaluarsa agar tetap diberikan pelayanan,” pungkasnya. #

Wartawan: Thina

Leave A Reply

Your email address will not be published.