BERITAKALTIM.CO-Sesuai data statistik BPS (Badan Pusat Statistik) Kaltim tahun 2022, jumlah penduduk miskin yang ada di Kutai Kartanegara mencapai 62.870 jiwa atau (26,62 persen) dari seluruh penduduk di Kaltim.
Kondisi yang ada ini merupakan yang terbesar di Kaltim, sehingga anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara melakukan anjangsana ke DPRD Kutai Timur dan Dinas Sosial Kutai Timur, pada 21-21 September 2023 lalu.
Rombongan Komisi IV dipimpin Baharuddin, didampingi Abdul Wahaf Arif dan Syarifuddin serta staf Sekretariat DPRD Kukar. Mereka mencari masukan, bagaimana Kutai Timur mengatasi masalah kemiskinan.
Rombongan diterima Kepala Bagian Persidangan Set DPRD Kutim Hasra dan Andi Abd Rahman, Sekretaris Dinas Sosial Kutim dan Kepala Sub Bagian Lainnya di ruang kerja Dinas Sosial Kutim.
Menurut Baharuddin, agenda ke Sangatta dalam rangka sharing progres upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di daerah.
Sedang di DPRD Kutim kita sharing sekaligus menggali informasi terkait pengawasan progres percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Kutim dan Kukar.
Di mana kita ketahui bersama Pemerintah telah menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2022 untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Targetnya, tuntas pada 2024.
“Seluruh stakeholder Kemensos, Kemendagri, Kemendes PDTT, BKKBN, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS. Semuanya harus mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem secara bersama-sama baik Pemerintah Provinsi sampai ke Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan Desa yang ada di Indonesia,”ungkap Bahruddin.
Syarifuddin menambahkan saat ini DPRD Kukar masih dalam agenda membahas terkait Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Program Prioritas Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan bidang-bidang lainnya 2024.
“Pengalokasian APBN dan pedoman penyusunan RKPD dan APBD terhadap pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan ini yang paling kita utamakan untuk masyarakat kab kukar,” ungkap Syarifuddin.
Oleh karena itu pemutakhiran data sasaran program, mendorong pelibatan sektor swasta dan masyarakat ini akan kita lihat. memastikan afirmasi pelaksanaan program terhadap kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan.
Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, ini yang ingin kita lihat. Seperti bantuan sosial reguler, program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. Bantuan sosial khusus, bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, dan Top Up bansos reguler.
“Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait ini sangat penting kita lakukan. Kedepan kita akan terus mendorong pendanaan non-pemerintah menjadi alternatif dalam membiayai pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat desa maupun kelurahan natinya,”ucap Syarifuddin. #
Editor: Husin