BERITAKALTIM.CO- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permohonan hak komisaris dan manajemen Perusda PT. Kutai Timur Energi yang belum diselesaikan oleh pemerintah Kutai Timur, Jumat (01/12/2023).
Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh Harun al Rasyid didampingi oleh Jahidin dan Kaharuddin Jafar. Sementara dari Perusda PT Kutai Timur Energi dan dari pemerintah Kutai Timur tidak ada perwakilan yang hadir di ruang rapat gedung E lantai I DPRD Provinsi Kaltim.
“Komisi I sudah mengundang pihak pemerintah kutai timur tetapi tidak ada yang hadir, tidak ada konfirmasi, setidaknya kalau bupati kutai timur tidak bisa hadir kirimlah perwakilan atau asistennya,” ungkap Jahidin.
Politikus Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda ini menyayangkan tidak adanya perwakilan dari Pemkab Kutai Timur yang memenuhi undangan dari Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, karena ini sudah diagendakan dan ternyata tidak ada yang memenuhi undangan.
“Harapan ke depannya ketika kita undang lagi pemerintah kutai timur bisa hadir, komisi I akan berusaha untuk mencarikan solusi, Walaupun sudah jelas ada surat dari gubernur tetapi kami ingin mendengarkan penjelasan dari pemkab kutim,” katanya.
Menurut Jahidin, perwakilan dari direksi manajemen dan karyawan Perusda KTE belum pernah diberhentikan dari Perusda tersebut sesuai dengan hukum.
“Mereka meminta pemkab Kutim untuk membayar hak keuangan direksi dan manajemen uang belum ditunaikan sejak tahun 2010 sebesar 15 miliar, dan hak karyawan perusda sebesar 2 miliar,” katanya.
Lebih lanjut Jahidin mengatakan bahwa sudah ada surat resmi dari Gubernur Isran Noor pertanggal 20 April 2021 yang meminta untuk membayarkan hak karyawan yang telah dialihkan pertanggung jawabannya ke Pemkab Kutim.
*Perusda ini kan sudah dialihkan ke pemerintah dan menurut informasi uangnya dititipkan ke pemerintah, nah kita kan belum jelas dananya dimana? sementara perusdanya bubar dan tidak ada kejelasan nasib karyawannya. #
Reporter: Yani | Editor: Wong | ADV | DPRD Kaltim