BERITAKALTIM.CO – DPRD Kota Bontang menggelar rapat gabungan untuk mempertanyakan soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Dalam Rapat tersebut dihadiri Komisi I, Komisi II, Komisi III DPRD Bontang, Perwakilan Pertamina, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUMP), Bagian Ekonomi Setda, Seluruh SPBU dan PLBB.
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam menyebut pihaknya bakal memfasilitasi untuk mencari solusi dalam persoalan ini pasalnya meski kuota dari pertamina tercatat cukup namun di lapangan masih banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan BBM.
“Dari dulu itu kan pertamina mengklaim bahwa stok BBM bersubsidi jenis solar ini stoknya aman. Maka dari ini harus dicari akar permasalahannya. Benang kusutnya dimana?,” ucapnya saat memimpin rapat, Senin (4/12/2023).
Sementara itu, Ketua Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB) mengungkapkan jika dirinya harus antre hingga tiga hari untuk mendapatkan BBM jenis solar.
“Kami memang tidak terlihat di lokasi antrenya karena kami ini mendapatkan nomor antrean secara online supaya lebih tertib berbeda dengan pertalite antrean mereka sangat terlihat dan ini sangat menyulitkan kamu,” ujarnya.
Menanggapi keluhan itu, Perwakilan Pertamina Patra Niaga, Irfan menyebut jika kuota solar di Bontang mencapai 40-48 kiloliter per hari. Jumlah itu sudah sesuai dengan perhitungan Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Jatah itu untuk enam SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang ada di Bontang termasuk SPBN. Sementara hingga saat ini kuota terbanyak itu di SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakan Nelayan) Tanjung Limau,” jelasnya. #
Reporter : Lia Abdullah|Editor : Wong|Adv|DPRD Bontang