BeritaKaltim.Co

PT Minta Mantan Direktur Kaltim Zainal Muttaqin Dibebaskan, Bukan Perbuatan Pidana tapi Perdata

BERITAKALTIM.CO-Tokoh pers yang juga mantan direktur Kaltim Pos Zainal Muttaqin (Zam) akhirnya dibebaskan dari Rumah Tahanan Balikpapan, Senin (15/1/2024) pukul 15.00 Wita. Karena Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim membebaskan terdakwa (Zam) sebab perbuatan terdakwa bukan pidana melainkan dalam lingkip perdata.

Pembebasan Zam terlambat 3 hari setelah putusan bandingnya dikabulkan PT (Pengadilan Tinggi) Kaltim, (Kamis 11/1/2024).

Vonis PT Kaltim Nomor 242/Pid/PT.SMR tanggal 11 Januari 2024 membebaskan Zam sekaligus menganulir vonis 18 bulan penjara dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 23 November 2023. Sebelumnya, Zam didakwa pasal penggelapan dalam jabatan.

“Pak Zam sudah dibebaskan sore tadi,” kata Rachman, salah satu keluarga Zam.

Rachman mengatakan, perintah eksekusi vonis banding PT Kaltim dilaksanakan Kejaksaan sembari menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Jaksa kemudian menerbitkan surat perintah eksekusi guna membebaskan Zam dari Rutan Balikpapan. Penasehat Hukum Mansyuri dan Rachman menjemput Zam dari Rutan Balikpapan.

Selama tiga hari terakhir, mereka sudah berusaha membebaskan Zam pascabandingnya dikabulkan PT Kaltim. Seperti diketahui, Kamis (11/1/2024), PT Kaltim menyatakan Zam terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana karena masuk dalam lingkup perbuatan perdata.

Pengadilan memerintahkan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle recht vervolging.

Kejaksaan Negeri Balikpapan saat dimintai tanggapannya soal belum dibebaskannya Zam pascavonis banding PT Kaltim pada tiga hari lalu,
Kepala Seksi Intelijen Kejari Balikpapan Ali Mustofa menyatakan, pihaknya kemungkinan akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas kasus Zam.

“Kan masih ada kasasi ke MA (kasus Zam),” kata Ali Mustofa.

Meskipun demikian, Ali tidak secara spesifik menyebutkan, apakah upaya kasasi ke MA ini menjadi alasan Kejaksaan sehingga tidak kunjung melaksanakan vonis PT Kaltim, membebaskan penahanan Zam dari Rutan Balikpapan.

“Nanti saya jelaskan di kantor (kejaksaan) saja, kalau lewat telepon khawatir infonya salah,” papar Ali MUstofa.

Beberapa jam kemudian, Kejari Balikpapan menerbitkan perintah eksekusi pembebasan Zam.

Dalam amar vonis bandingnya, PT Kaltim memerintahkan agar terdakwa Zam dibebaskan dari tempat tahanan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan vonis hukuman 18 bulan penjara kepada Zam atas dakwaan Penggelapan dalam Jabatan selama menjadi direktur utama di PT Duta Manuntung.

Zam sudah ditahan Bareskrim Polri hingga dipindahkan ke Rumah Tahanan Balikpapan pada tanggal 21 Agustus 2023 silam.

Artinya, tokoh pers di Balikpapan ini sudah ditahan selama 146 hari selama proses penyidikan di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Atas permasalahan itu semua, PT Kaltim akhirnya memerintahkan pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Penasehat Hukum Zam Sugeng Teguh Santoso mengapresiasi PT Kaltim yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum, tentang perkara menjerat mantan bos Jawa Pos dan PT Duta Manuntung (Kaltim Pos).

Sekaligus pula, Sugeng mengkritik Kejaksaan yang dianggapnya lambat dalam melaksanakan vonis banding sudah diputuskan pengadilan.

“Semestinya, saat ada vonis banding ini, pengadilan langsung mengirimkan telegram kepada Kejaksaan dan rutan untuk melaksanakan putusan pengadilan,” ucap Sugeng Teguh Santoso.

Dalam kasus ini, Sugeng menyatakan pihak Kejaksaan tidak kunjung membebaskan Zam sesuai vonis banding PT Kaltim pada Kamis 11 Januari 2024 lalu.

Sugeng beranggapan, keterlambatan eksekusi putusan tersebut adalah pelanggaran HAM bagi Zam di mana terdakwa juga memperoleh rehabilitasi pemulihan nama baik.

Sehubungan keterlambatan vonis banding tersebut, Sugeng mendesak Jaksa Agung Burhanudin, agar menegur Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hary Setiyono dan Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Slamet Riyanto.

Keduanya dianggap lambat melaksanakan eksekusi putusan dari PT Kaltim pada tanggal 11 Januari 2024 lalu. Keterlambatan eksekusi putusan tersebut adalah pelanggaran HAM bagi terdakwa, yang dalam putusan pidana tersebut juga dinyatakan direhabilitasi nama baiknya.

Sugeng menyatakan, kliennya adalah mantan direksi PT Jawa Pos yang telah berkontribusi dalam pengembangan media massa selama 28 tahun, akan tetapi harus mengalami kriminalisasi oleh PT Duta Manuntung yang merupakan anak perusahaan PT Jawa Pos.

Menurutnya, pengabdian yang panjang dibalas dengan kriminalisasi.Sebagai seorang advokat, Sugeng mengingatkan bahwa keterlambatan pembebasan terdakwa akan menimbulkan kerugian immaterial. Sebagai subyek hukum merdeka yang telah dinyatakan  lepas dari tuntutan hukum.#

Editor: Hoesin KH

Leave A Reply

Your email address will not be published.