BERITAKALTIM.CO – Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Balikpapan bersama sejumlah warga Kampung Buton, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan.
Komisi I DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan lapangan guna memastikan apa yang menjadi keluhan warga dan diharapkan dapat menemukan jalan keluar.
Dijumpai awak media usai melaksanakan kunjungan lapangan Ketua Komisi I Balikpapan, Edy Alfonso menuturkan turun kelapangan untuk memastikan rumah warga yang mana saja yang masuk dalam 3 sertifikat yang salah satunya di klaim oleh Johan Tamrin.
“Kita ingin tau dimana batasannya, karena 3 sertifikat ini berlainan nama pemiliknya,” ungkap Edy Alfonso, pada Rabu (17/1/2024).
Edy Alfono membeberkan, sejauh ini dirinya belum mengetahui batas-batas mana saja dari ketiga sertifikat tersebut, oleh karena itu dirinya bersama rombongan Komisi I turun ke lapangan.
Politisi Golkar inipun sedikit kecewa atas ketidakhadirannya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan, bahkan kekecewan dirinya pun bertambah ketika pihak perwakilan Johan Tamrin yang tidak dapat menunjukan batas kepemilikan lahannya.
“Kita tadi maunya pihak Developer (Johan Tamrin) bisa menunjukan batas-batas dan luasannya, sehingga kita tau rumah warga yang mana saja yang masuk dalam sertifikat A, lalu di sertifikat B dengan luas sekian rumah warga mana saja yang masuk didalamnya, begitu juga sertifikat C,” ungkapnya.
Edy Alfonso menambahkan, seumpama tadi dilapangan pihak Johan Tamrin bisa memastikan batas-batas kepemilikan lahannya, maka dirinya bisa memastikan rumah warga siapa saja yang letaknya berada dalam luasan yang ada didalam sertifikat milik Johan Tamrin.
“Tujuan kita tadi itu ingin semua yang dikeluhkan melakui RDP menjadi jelas dengan turun ke lapangan, tapi kenyataannya tidak,” katanya.
Edy Alfonso pun sedikit merasa kecewa dengan salah seorang warga yang sudah salah mengartikan apa yang telah disampaikan dirinya untuk mencarikan jalan keluar permasalahan ini.
“Tadi saya di lapangan minta pihak developer mematok batas lahannya, bukan maksud dipatok mengartikan saya membenarkan, tapi dalam artian kita meminta titik batasnya agar mempermudah kita melihat, dimana saja batas-batas lahan dari ketiga sertifikat ini,” pungkasnya.