BeritaKaltim.Co

Bawaslu Awasi Rekapitulasi Suara dan Sarankan PSU di Beberapa Daerah

BERITAKALTIM.CO – Hari pencoblosan Pemilu 2024 telah selesai dan kini masuk masa rekapitulasi suara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas memastikan suara peserta pemilu yang didapatkan tidak ada manipulasi dan seluruhnya sesuai dengan mekanisme dan aturan.

Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan kemurnian suara, yaitu suara yang didapat di tingkat bawah sama dengan suara yang dilaporkan di tingkat atas. Apabila ada pihak yang dirugikan atau merasa tidak puas dengan hasil rekapitulasi, Bawaslu akan memberikan saran perbaikan.

Salah satu saran perbaikan yang bisa diberikan oleh Bawaslu adalah pemungutan suara ulang (PSU). PSU dilakukan ketika ada keraguan atau kesalahan dalam proses pemungutan atau rekapitulasi suara. Bawaslu akan melakukan proses hitungan ulang surat suara yang didapat oleh peserta pemilu.

“Kami mengawasi rekapitulasi suara di semua tingkatan, mulai dari TPS, PPK, hingga KPU provinsi dan pusat. Kami juga berkoordinasi dengan saksi-saksi partai politik dan panitia pemilu untuk memastikan data yang diinput sesuai dengan data yang ada di surat suara. Jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian, kami akan melakukan penyandingan ulang data,” ujar Galeh Akbar Tanjung melalui telepon seluler pada (21/2/2024)

Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung menambahkan, ada beberapa kasus yang menimbulkan keberatan dari peserta pemilu atau masyarakat terkait rekapitulasi suara. Salah satunya adalah kasus hilangnya C1 atau formulir rekapitulasi suara di Balikpapan.

“Kami masih menyelidiki kasus ini, apakah C1 yang hilang itu yang besar atau yang kecil, dan apakah ada salinan atau bukti lain yang bisa digunakan untuk verifikasi. Kami berharap kasus ini bisa segera diselesaikan tanpa mengganggu proses rekapitulasi suara di Balikpapan,” katanya

Selain itu, Bawaslu juga telah menyarankan PSU di beberapa daerah, seperti Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, dan Samarinda. PSU disarankan karena ada dugaan penyalahgunaan C pemberitahuan atau surat pemberitahuan pemilih.

“Ada beberapa TPS yang diduga membiarkan pemilih yang hanya membawa C pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP atau identitas lain. Ini melanggar syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pemilih. Kami menyarankan PSU agar suara yang dihasilkan benar-benar murni dan sah,” katanya

Ia mengatakan, PSU akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU. Bawaslu hanya memberikan saran perbaikan, sedangkan KPU yang berwenang menetapkan PSU. Ia berharap PSU bisa berjalan lancar dan tidak mengurangi partisipasi masyarakat.

“Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tinggi dalam Pemilu 2024, tetapi kami juga mengimbau agar masyarakat lebih memahami mekanisme dan aturan pemilu. Jika ada pemilih yang pindah domisili atau bertugas di tempat lain, mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya. #

Reporter: Sandi | Editor: Wong

Leave A Reply

Your email address will not be published.