BERITAKALTIM.CO – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Kaltim), Jaya Mualimin, menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor pada tingkatan pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting. Dalam pernyataannya di Samarinda, Jaya menjelaskan langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
Jaya Mualimin menjelaskan bahwa yang dilakukan untuk pencegahan meningkatnya jumlah angka stanting dengan berkoordinasi Antar OPD di Tingkat Provinsi, langkah konkret ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kota diharapkan terjadi integrasi pencegahan dan penurunan stunting bersama sektor lain.
“Kerjasama lintas sektor menjadi kunci utama dalam menggarisbawahi pentingnya tindakan bersama,” ujar Jaya Mualimin pada saat diwawancarai, Selasa (2/4/2024).
Menurutnya, peran di tingkat kecamatan, koordinasi dipimpin oleh Camat melalui pertemuan berkala dengan aparat setempat dan masyarakat. Sedangkan di tingkat desa, Kepala Desa bertanggung jawab dalam mempercepat penurunan stunting.
Tantangan terkait data berbagai permasalahan terkait stunting perlu segera diatasi, termasuk kelengkapan data seperti nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ditemukannya nomor induk kependudukan ganda di wilayah yang berbeda juga menjadi tantangan serius.
“Keterbatasan tenaga dan waktu petugas gizi menjadi hambatan dalam pengumpulan dan entri data,” imbuhnya.
Kendati demikian, rendahnya peran serta masyarakat dalam membawa balita ke Posyandu menyebabkan masih ada balita yang belum terdata. Pencatatan dan pelaporan terkait konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dari sekolah juga masih rendah.
“Intervensi Lintas Sektor Untuk mengatasi permasalahan ini, intervensi lintas sektor menjadi krusial,” tegasnya.
“Semua petugas kesehatan di Puskesmas, terutama yang langsung melayani balita, perlu memahami pemantauan pertumbuhan balita,” tambahnya.
Selain itu, ia juga memprioritas optimalisasi stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTKA) serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), dan PAUD menjadi prioritas.
“Rekomendasi Diperlukan bantuan dari lintas program dan sektor dalam pengumpulan data sasaran,” ucapnya.
“Mencantumkan nomor KK dan NIK ibu hamil dan balita di buku KIA dan buku Kohort menjadi langkah awal yang penting,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa kunjungan ke Posyandu dan pemberian makanan tambahan meningkatkan kunjungan ke Posyandu melalui jejaring setiap perangkat daerah, serta keterlibatan kader dalam pemantauan pertumbuhan balita, juga perlu dilakukan.
“Dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Posyandu juga menjadi penting,” ungkapnya.
Jaya berharap dengan adanya langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan balita di Kalimantan Timur. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong