BERITAKALTIM.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik melemparkan otokritik terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan. Dia menilai terdapat miskomunikasi dan miskoordinasi dalam menjalankan penugasan.
Dalam pernyataannya kepada wartawan usai Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Beasiswa Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim, Sabtu, (4/5/2024), Pj Gubernur Kaltim mengatakan ada dua instrumen kelembagaan yang mestinya saling berkoordinasi dengan baik. Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan Dewan Pendidikan.
Kata Akmal Malik, dalam sistem tata negara, gubernur bertanggung jawab atas tingkat daerah, dengan dinas pendidikan sebagai eksekutor utama untuk mencapai target pendidikan.
“Penanggung jawab terakhir pemerintah itu presiden untuk tingkat nasional, untuk tingkat daerah tentunya gubernur,” ungkapnya.
Gubernur, kata Akmal, menugaskan dinas pendidikan dan dinas pendidikan lah yang membuat parameter jelas apa capaian dibidang pendidikan untuk Kaltim.
Dalam evaluasi yang dilakukan, terungkap adanya miskomunikasi dan miskoordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Dinas pendidikan merasa kurang terinformasi dan tidak merasa terlibat sepenuhnya dalam proses evaluasi dan penetapan parameter capaian pendidikan.
“Apa yang menjadi temuan kita, ternyata ada miskoordinasi, Dinas pendidikan merasa kok mereka tidak tahu. Ini kan permasalahan dinas pendidikan mereka harus melakukan evaluasi juga,” jelasnya.
Akmal Malik menekankan perlunya keterlibatan aktif dari dewan pendidikan provinsi dan dinas pendidikan dalam menetapkan kebijakan dan evaluasi.
Ia menegaskan pentingnya menjaga hirarki dalam penugasan, di mana dinas pendidikan harus menjadi lokomotif utama dalam mengarahkan langkah-langkah pendidikan di provinsi ini.
“Dewan pendidikan provinsi dan dinas pendidikan jangan langsung ke Pj gubernur, harus dari dinas dulu,” pungkasnya. #
Reporter: yani | Editor: Wong