BERITAKALTIM.CO – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joni Sinatra Ginting, menyoroti proses pembangunan terowongan di kota Samarinda yang terus berlanjut meskipun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum juga ditunjukkan.
Tudingan itu dilontarkan Ginting saat memberi jawaban atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda, beberapa waktu lalu. Ginting juga mengunggah kritikannya di media sosial dan menimbulkan reaksi yang beragam.
Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan kekuatirannya bahwa pemerintah terlalu fokus pada pengejaran deadline tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat akibat mengejar proyek prestisius itu.
“Seharusnya, pembangunan infrastruktur seperti terowongan ini tidak boleh dilanjutkan sebelum AMDAL yang lengkap dan jelas disajikan kepada publik,” ujar Ginting pada saat diwawancarai melalui telepon seluler, Senin malam (13/5/2024).
“Ini bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga tentang transparansi dan tanggung jawab sosial,” tambahnya.
Ginting juga menekankan bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini telah melanggar aturan yang ada, dengan tetap melanjutkan pembangunan terowongan yang belum memiliki kepastian AMDAL.
Oleh karena itu, ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera memperlihatkan dokumen AMDAL yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan proyek tersebut.
Hingga saat ini, menurut Ginting, informasi dari Dinas PUPR Samarinda masih belum jelas mengenai keberadaan dokumen AMDAL itu. Hal itu menimbulkan tanda tanya besar terhadap komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan terowongan ini.
Kejelasan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.
Ia berharap agar pemerintah dapat lebih memprioritaskan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan.
Saat berita ini diturunkan, Beritakaltim sudah mencoba mengkonfirmasi kepada Dinas PUPR Samarind, namun belum berhasil. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong