BERITAKALTIM.CO – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan dengan detail yang menunjukkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif. Dari sejumlah masalah yang muncul, salah satunya soal air bersih di Samarinda Utara.
Fakhruddin, Ketua Pansus LKPJ Wali kota Samarinda menjelaskan bahwa dari APBD murni tahun 2023 yang berjumlah Rp3,9 triliun, terjadi penambahan sebesar Rp800 miliar pada perubahan, sehingga total anggaran APBD mencapai Rp4,7 triliun.
Lebih lanjut, capaian di tahun 2023 dari anggaran Rp4,8 triliun itu, realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai Rp4,4 triliun atau 91%.
“Angka ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang masih tergolong baik,” ujar Fakhruddin pada saat diwawancarai, Rabu (15/5/2024).
Menurutnya, dalam evaluasi yang dilakukan, terdapat 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan sharing terkait pelaksanaan program.
“Dari hasil pemanggilan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diberikan kepada pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan umat,” ucapnya.
Salah satu rekomendasi yang ditekankan adalah fokus penggunaan proyek APBD untuk masalah-masalah yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan anggaran yang besar, diusulkan skema pembagian tiga antara APBD kota, APBD provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengurangi beban APBD kota.
Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan APBD untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan dan sekolah yang rusak, serta penyediaan sarana air bersih yang masih belum merata.
“Khusus di daerah Utara Samarinda, terdapat masalah distribusi air bersih yang hanya mengalir sekali dalam seminggu,” ungkapnya.
Kendati demikian, pemerintah kota mendorong PDAM untuk mengevaluasi kebutuhan instalasi pengolahan air minum (IPAM) Bostal agar tekanan air yang cukup dapat mengalirkan air ke rumah-rumah warga di daerah yang mayoritas berkontur bukit.
Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, diharapkan semua daerah di Samarinda dapat menikmati fasilitas publik yang layak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong