BERITAKALTIM.CO – Maraknya juru parkir liar (jukir) dan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tepian Mahakam dan sekitar Kantor Gubernur Kaltim terus menghantui masyarakat Kota Samarinda.
Meskipun telah berulang kali dilakukan penertiban oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda bersama Satpol PP, masalah ini belum terselesaikan.
Keluhan masyarakat terkait tarif parkir yang tinggi oleh jukir liar baru-baru ini viral di media sosial. Tarif parkir yang dikenakan mencapai Rp10 ribu untuk sepeda motor dan Rp15 ribu untuk mobil, jauh di atas tarif resmi.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Samarinda, Didi Zulyani, menegaskan bahwa penertiban sudah dilakukan berkali-kali.
“Dari kesadaran masyarakat saja lagi, kenapa masih mau nongkrong disana. Kami sudah berulang-ulang kali melakukan penertiban disana, tidak ada habis-habisnya,” kata Didi Zulyani pada saat diwawancarai melalui telepon seluler, Jumat (24/5/2024)
Didi menekankan bahwa tingginya tarif parkir oleh jukir liar adalah risiko yang harus diterima pengunjung yang memilih tetap datang ke area tersebut.
“PKL dan jukir liar disana merupakan tindakan yang sudah melanggar aturan. Jangan selalu menyalahkan aparat, kenapa masih mau nongkrong disitu. Sebabnya, masyarakat sendiri yang menghidupkan PKL dan jukir liar di kawasan tersebut,” tegas Didi Zulyani.
Didi Zulyani juga menyarankan bahwa jika masyarakat berhenti mengunjungi kawasan Tepian Mahakam, jukir liar dan PKL akan bubar dengan sendirinya.
“Coba masyarakat tidak nongkrong disana, pastinya akan bubar sendiri-sendiri dan tidak ada lagi jukir liar di kawasan Tepian Mahakam,” tambah Didi Zulyani.
Didi mengimbau kepada masyarakat Kota Samarinda untuk lebih sadar dan ikut berperan dalam mengatasi fenomena PKL dan jukir liar yang melanggar aturan.
“Jangan cuma mengharapkan aparat saja, masyarakat juga mempunyai peran andil dalam mengatasi fenomena yang saat ini terjadi,” papar Didi Zulyani.#
Reporter: Sandi|Editor: Hoesin KH