BERITAKALTIM.CO – Proyek terowongan Samarinda mendapat sorotan dari anggota DPRD Joni Sinatra Ginting. Politisi dari Partai Demokrat itu menyebut proyek tersebut belum ada AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) yang merupakan kewajiban sebelum proyek dikerjakan.
Tapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Desy Damayanti, menjawab bahwa secara administratif semua dokumen terkait AMDAL sudah rampung.
“Administrasinya sudah selesai, sidang AMDAL juga sudah dilakukan, namun penyampaian dokumen AMDAL ke anggota dewan belum dilaksanakan,” ujarnya saat usai acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Hotel Mercure, Kamis (18/5/2024).
Desy mengungkapkan bahwa penundaan penyampaian dokumen tersebut disebabkan oleh instruksi dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Kami menunggu arahan dari Wali Kota Samarinda,” tambahnya.
Lebih lanjut, Desy menjelaskan bahwa pengurusan AMDAL bukanlah proses yang sederhana.
“Ada evaluasi dan teknis terhadap kondisi-kondisi yang ada. Pekerjaan ini dilakukan secara bersamaan antara perencanaan fisik dan pengawasannya, mengikuti kondisi eksisting yang ada saat ini,” jelasnya.
Desy juga menekankan bahwa ada banyak variabel yang mempengaruhi proses AMDAL selama pelaksanaan proyek.
“Ketika terowongan digali, kita belum tahu pasti kondisi dalamnya. AMDAL bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ditemukan selama pekerjaan berlangsung. Jadi, ada kemungkinan dokumen harus direvisi,” katanya.
“Kami sebenarnya sudah menyelesaikan dokumen AMDAL, hanya saja masih menunggu arahan dari Pak Wali,” tutup Desy dengan tegas.
PROYEK TEROWONGAN TERUS BERJALAN
Meski masih ada polemik mengenai AMDAL, tapi pekerjaan proyek terowongan tetap berjalan. Saat wartawan BeritaKaltim melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek, Selasa (28/5/2024), salah satu pekerja proyek yang tak mau diekspos namanya menyatakan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai target.
Menurut pekerja di lokasi proyek tersebut, meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diatasi, terutama dalam hal penggalian tanah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, namun saat ini progres pembangunan telah mencapai 45 persen.
Proyek terowongan itu membentang dari Jalan Sultan Alimuddin hingga Jalan Kakap. Proyek ini merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar dengan nilai anggaran mencapai Rp 395 miliar. Pembiayaan proyek menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) untuk memastikan kelangsungan pembangunan.
“Karena penggalian tanah itu harus berunsur kehati-hatian, tapi sejauh ini tidak ada kendala lain,” ujar salah satu pekerja di situ.
Dijelaskan, terowongan diprediksi akan segera menembus kedua sisi. Hanya saja meski nantinya sudah tembus, masyarakat belum dapat langsung menggunakannya.
Terowongan ini masih menunggu rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) sebelum dibuka untuk umum.
“Target kami paling tidak terowongan ini bisa tembus dulu sesuai target, karena di sisi outlet (Jalan Kakap) ini tanahnya memang lebih keras,” tambah pekerja tersebut.
Saat ini, penggalian dari sisi Jalan Sultan Alimuddin telah mencapai 137 meter, sedangkan dari Jalan Kakap baru mencapai 9 meter, sehingga total panjang yang sudah terbangun adalah 146 meter.
Pihak kontraktor optimis dapat merampungkan galian pada Oktober mendatang. Namun, ada pertimbangan untuk mengubah terowongan menjadi dua jalur sesuai usulan masyarakat, meskipun fokus utama tetap pada penyelesaian proyek dan pembebasan lahan di Jalan Kakap yang masih berlangsung. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong
Comments are closed.