BeritaKaltim.Co

Menyuarakan Hukum Tentang “Perjanjian Sewa-Menyewahukum”

BERITAKALTIM.CO – Sewa menyewa, dalam konteks hukum Indonesia, dikenal dengan istilah “perjanjian sewa-menyewahukum” atau “perjanjian sewa”. Perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan, Bab VIII tentang Perjanjian Sewa-menyewa dan Pinjaman (Pasal 1548-1611).

Bambang Sugianto Sadar dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) menjelaskan bahwa Di Indonesia, perjanjian sewa menyewa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perumahan (Pasal 44-49) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Rumah Susun (Pasal 39-43).

Lebih lanjut, definisi sewa menyewa dalam KUH Perdata pasal 1548 Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu dipenuhi pembayarannya.

Selain itu, dilansir dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Samarinda sendiri tercatat 2162 putusan kasus tentang sewa menyewa dalam kurun waktu beberapa tahun ini, dan hendaknya sebagai orang awam waspadalah perjanjian sewa menyewa yang memungkinkan anda menjadi salah satu orang yang mengalami kerugian.

“Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tertulis,” ujar Bambang pada saat diwawancarai, Minggu (2/6/2024)

Namun, sangat disarankan untuk membuat perjanjian secara tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Perjanjian tertulis harus memuat semua unsur pokok perjanjian sewa menyewa.

“Diantaranya adalah kesepakatan (Konsensus) dalam konteks adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, ahliyat untuk membuat perjanjian, suatu pokok perkara yang halal dan sebab yang halal,” ucapnya.

Lalu Objek Sewa (Benda yang Disewakan), Upah Sewa (Harga Sewa) dengan maksud Upah sewa harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

“Upah sewa tidak boleh mengandung riba (bunga), jangka waktu sewa harus jelas dan disepakati, kemampuan Maksud (Ahliyah) dalam artian cakap hukum untuk melakukan perjanjian sewa menyewa,” ungkapnya

“Orang yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur atau orang gila, tidak sah melakukan akad sewa menyewa,” tambahnya.

Izin Wali (Bagi Orang yang Diwakilkan) orang yang mewakilkan harus memberikan izin kepada orang yang diwakilkan. Izin tersebut harus jelas dan sah menurut hukum.

Objek Sewa Bebas dari Hak Pihak Ketiga yang artinya objek sewa tidak boleh sedang digadaikan, disita, atau dipersengketakan oleh pihak lain.

Objek Sewa Mampu Dimanfaatkan Artinya, objek sewa tidak boleh rusak atau cacat sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Objek Sewa Halal dan Mubah dan yang terakhir adalah Objek sewa Tidak Bertentangan dengan Tatanan Umum, objek sewa tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum atau norma sosial sesuai dengan dalam Buku II tentang Perikatan Bab XI Sewa Menyewa (Pasal 1560 – 1602 BW).

Dalam perjanjian sewa menyewa, penting untuk berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam jebakan yang merugikan, diantaranya seperti klausul yang tidak jelas atau ambigu, masa sewa yang terlalu panjang, biaya sewa yang tinggi, klausul pemutusan sewa yang tidak adil, ketidak jelasan mengenai hak dan kewajiban, kurangnya jaminan, penandatanganan perjanjian tanpa membaca dengan seksama. #

Reporter: Sandi | Editor: Wong

 

Comments are closed.