BeritaKaltim.Co

Serikat Pekerja Datangi DPRD Balikpapan Sampaikan Penolakan Tapera

BERITAKALTIM.CO – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan Serikat Buruh Muslimin – Nahdlatul Ulama (Sarbumusi-NU) Balikpapan bersama Serikat Pekerja Nasional (SPN) Balikpapan yang melakukan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk kaum pekerja buruh.

Rapat dipimpin Koordinator Komisi IV DPRD Balikpapan, Budiono didampingi jajaran komisi IV DPRD Balikpapan.diruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Senin (10/6/2024). .

Usai rapat, Koordinator Komisi IV DPRD Balikpapan, Budiono menambahkan, pihaknya telah menerima petisi penolakan dari jajaran serikat buruh terhadap Tapera.

“Saya pikir program Tapera ini memang tumpang tindih. Tadi kawan-kawan sampaikan sudah ada program itu di BPJS tenaga kerja. Pemerintah pun mengisyaratkan ada penundaan kebijakan ini,” ujarnya, Senin (10/06/2024).

Meski pemerintah menyikapi untuk melakukan penundaaan, tetapi perwakilan pekerja buruh di Kota Balikpapan bersikeras melakukan penolakan. Penolakan yang dimaksud bukan untuk ditunda, tetapi meminta agar hal itu dibatalkan semua.

“Jadi intinya mereka melakukan penolakan. Dan ini akan kami sampaikan ke pimpinan agar ditindaklanjuti,” akunya.

Tempat yang sama, Ketua Sarbumusi Balikpapan Rustam Syachrianto menilai, bahwa PP tersebut dirasakan sangat merugikan para pekerja buruh, mengingat banyaknya potongan yang diterima pekerja seperti potongan gaji untuk jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan, potongan pajak pekerja, potongan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Potongan jaminan kehilangan pekerjaan.

“Sekalipun Tapera dibatalkan sampai 2027, kami anggap juga tidak perlu banget. Apalagi kepesertaannya sampai 10 tahun baru bisa digunakan,” tambah Rustam.

Sementara kata dia, sudah ada jaminan sosial yang memberikan hal yang sama mengenai masalah rumah dengan dana subsidi. Malahan ini lebih cepat, satu tahun bisa untuk mengambil dana pembangunan rumah dan sebagainnya.

“Munculnya PP 21 ini juga karena adanya undang-undang nomor 4 tahun 2016 mengenai Tapera. kami kecolongan juga dengan itu, karena pembahasannya tidak relevan dan tidak melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan,” pungkasnya. #

Reporter: Thina | Editor: Wong

Comments are closed.