BERITAKALTIM.CO – Rencana Pemerintah Kota Samarinda untuk membangun jaringan jalur rel kereta api dalam kota, mengejutkan para anggota DPRD. Walau statusnya baru tahapan membuat studi kelayakan dan sedang ditender dengan pagu Rp760 juta, tapi rencana itu membuat ‘hangat’ kantor parlemen di Jalan Basuki Rahmat Samarinda.
“Kita hargai angan-angan itu kan, berhalusinasi juga boleh,” ujar Anhar, anggota DPRD Kota Samarinda dari Komisi III, menjawab pertanyaan Wartawan Beritakaltim, Kamis (20/6/2024).
Sebelumnya dua anggota DPRD Kota Samarinda dari Komisi II, Abdul Rohim dan Laila Fatihah, juga mengaku kaget, setelah menerima informasi dari wartawan yang memperlihatkan tampilan screenshoot tender tersebut yang bersumber dari halaman lpse.samarindakota.go.id.
“Kalau saya sih gini ya, kita kan punya skala prioritas. Menurut saya, kita lihat dulu skala prioritas kita apa. Pemenuhan kebutuhan dari masyarakat itu apa? Dasar dulu deh gitu loh. Pemenuhan kebutuhan air bersih, kemudian kebutuhan sembako terpenuhi secara merata atau tidak. Pokoknya untuk infrastruktur dasar dulu seperti sekolah, jalan, dan air bersih, kita lebih memprioritaskan,” ujar Laila Fatihah pada saat diwawancarai, Selasa (18/6/2024).
Tender Studi Kelayakan jaringan jalur rel kereta api Kota Samarinda muncul di laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
Nama tender yang tertera adalah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jaringan Jalur Rel Kereta Api Dalam Kota Samarinda.
Saat termonitor dua peserta telah mengikuti tender tersebut, yang kini memasuki tahap Kirim Persyaratan Kualifikasi dari 19 hingga 24 Juni 2024. Pemenang tender akan diumumkan pada 8 Juli 2024.
KOMENTAR ANHAR
Politisi PDI Perjuangan, Anhar, memberikan jawaban perihal rencana Pemkot tanpa ada konsultasi dengan DPRD Kota Samarinda. Padahal, DPRD selaku legisltif adalah mitra kerja eksekutif, di mana terkait anggaran rencana pembangunan yang diusulkan oleh Pemkot tertutang dalam APBD.
Tapi, bagaimana jika ternyata ada proyek Studi Kelayakan untuk membangun rel kereta api? Anhar mengakui fungsi DPRD dalam budgeting dan legislasi yang mensahkan APBD 2023, ada masalah karena ketika APBD disusun rencana rel kereta api tidak pernah disebut-sebut.
“Yah, kita doakan saja apa yang dia mau buat. Kalau untuk jalur rel kereta api ini saya tidak bisa komentar lagi,” ujar Anhar, serius.
Dia melihat pemerintah sebagai eksekutif cenderung memilih jalan sendiri tanpa menghiraukan DPRD selaku mitranya.
“Memang dari DPRD belum mendapatkan usulan dari pemerintah kota Samarinda untuk rel kereta api itu. Namun, kita masih menunggu dari pemerintah kota apakah memang benar untuk jalur rel kereta api itu,” tegasnya.
Anhar juga menyoroti isu lain yang perlu perhatian,
“Nda usah deh jauh-jauh walaupun rel kereta api sudah keluar untuk studi kelayakan di LPSE itu, sedangkan terowongan aja AMDAL-nya belum kelar, jadi ndak usah lah lagi bangun mega proyek yang lain-lain,” pesannya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi yang matang sebelum memulai proyek besar seperti ini. Politisi PDI-P itu juga mempertanyakan timeline dan durasi pengerjaan proyek rel kereta api ini, mengingat masa jabatan Wali Kota Samarinda yang sudah hampir habis.
Selain itu, ia menekankan perlunya presentasi mekanisme proyek ini di DPRD sebelum semua langkah dilaksanakan. Diakhir pernyataannya, Anhar berharap, “Mari kita doakan agar Samarinda tidak banjir lagi dan setiap jalan di kota ini bagus semua,” terangnya. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong
Comments are closed.