BERITAKALTIM.CO – Politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Samri Shaputra buka-bukaan mengenai program Pemkot Samarinda yang cenderung mengejar proyek-proyek prestisius di Kota Tepian. Dalam berbagai reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Samarinda, aspirasi masyarakat justru kebalikannya, kerap kali mengusulkan proyek-proyek kecil namun sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.
Menurut Samri yang sekarang sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, keperluan masyarakat sangat dibutuhkan seperti misalnya, penyediaan mobil jenazah, semenisasi jalan sepanjang 100 meter, atau rehabilitasi gedung sekolah.
Lebih lanjut, meski anggarannya tidak besar dibandingkan dengan mega proyek, usulan-usulan ini dinilai lebih mendesak dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Mobil jenazah atau semenisasi jalan mungkin tampak sepele, tetapi bagi masyarakat, itu sangat penting. Proyek-proyek kecil ini justru bisa memuaskan hati masyarakat lebih daripada mega proyek yang belum tentu langsung mereka nikmati,” ujar Samri pada saat diwawancarai, Kamis (20/6/2024).
Kondisi ini sudah disampaikan kalangan legislator kepada pemerintah. Karena itu dia menunggu usulan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dari pemerintah kota untuk tahun 2025.
“Seharusnya, paling lambat minggu kedua bulan Juli sudah masuk. Namun, sampai sekarang belum ada. Kita perlu waktu untuk membahas ini karena anggaran yang dibahas tidak sedikit,” tambahnya.
Ia juga mengkritisi mekanisme pengesahan anggaran yang sering kali dilakukan di saat-saat terakhir,
“Jangan sampai kita dikasih waktu di injury time. Akhirnya, kita tidak bisa membahas dengan detail, tinggal mengesahkan hasilnya tiba-tiba. Nanti ketika ditanya, kita disalahkan. Sementara, kalau tidak kita sahkan, kasihan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD Samarinda dihadapkan pada dilema, antara memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat dengan waktu yang terbatas untuk membahas anggaran.
“Kalau kita tidak mengesahkan APBD, ada sanksi dari Kemendagri. Sanksi itu bisa berupa 6 bulan tidak gajian. Mau tidak?” katanya dengan nada serius.
Aspirasi masyarakat yang sering kali diabaikan oleh proyek-proyek besar menjadi perhatian penting bagi DPRD Samarinda. Proyek-proyek kecil yang dianggap sepele namun sangat dibutuhkan oleh warga harus mendapat prioritas dalam penganggaran.
Ia berharap pemerintah kota segera mengajukan KUA-PPAS agar pembahasan bisa dilakukan lebih awal dan detail, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Politisi fraksi PKS itu berharap bisa lebih responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan warga, serta menghindari potensi kesalahan dalam pengesahan anggaran di detik-detik terakhir.
“Aspirasi masyarakat, meski tampak kecil, adalah cerminan kebutuhan riil yang harus diakomodasi demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya. #
Reporter: Sandi | Editor: wong
Comments are closed.