BERITAKALTIM.CO- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani turut mengkritik adanya galian tambang diduga milik PT Berau Coal di dekat bantaran sungai Kelay .
Apalagi, lubang galian tersebut tampak cukup besar sehingga menuai kecaman dari berbagai pihak.
Madri mengatakan, telah berkomunikasi dengan pihak pemilik konsesi lahan tersebut, akan tetapi, kata dia, pihak bersangkutan hanya menjawab sudah melakukan galian sesuai prosedur yang berlaku.
”Saya sudah komunikasi, saya bilang coba dong ditutup, tapi katanya mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada,” ungkapnya Rabu (26/6/2024).
Meski demikian, Madri mengakui tidak bisa melakukan banyak hal, sebab tidak punya wewenang terkait permasalahan tambang.
“Saya hanya bisa mengingatkan saja, yang bisa mengambil kebijakan itu kepala daerah,” ucapnya.
Ia berpendapat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mesti tegas menyikapi adanya penggalian tambang yang sangat besar di dekat aliran sungai tersebut.
“Terlebih, hal itu sudah berlangsung sudah sejak lama hingga saat ini,” bebernya.
Madri Pani pun menilai bahwa pemerintah kabupaten Berau kenapa baru sadar sekarang tentang lubang besar tersebut saat ini.
“Kenapa baru sadar sekarang bahwa ada lubang besar. Harusnya dari 10 tahun lalu sudah ditegaskan, mana reklamasi dan sebagainya,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas pun angkat bicara terkait adanya lubang lokasi tambang yang diduga masuk wilayah konsesi PT Berau Coal
Ia secara pribadi berpandangan, bahwa aktivitas tersebut akan berdampak pada aliran sungai yang berada di dekat lubang tambang tersebut.
“Itu saya khawatirkan akan memengaruhi kualitas air di Berau,” ujarnya
Kendati begitu, Sri Juniarsih Mas menilai jika berbicara tentang konsesi maka hal tersebut adalah wewenang pemerintah pusat.
“Sekarang kami dituntut untuk bersuara. Jangankan Bupati, Gubernur yang memiliki kewengan lebih dari Bupati pun tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut,” ungkapnya
Kendati begitu, pihaknya pun sudah membicarakan persoalan itu dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
“Mulai dari periode Isran Noor hingga PJ Gubernur saat ini. Forkopimda harus solid untuk membahas ini. Kalau tidak solid, akan susah. Karena itu kewenangan pusat,” ucapnya.
Sri Juniarsih Mas juga mengklaim bahwa sudah memberikan teguran secara lisan kepada PT Berau Coal.
“Tolonglah, kalian sudah mengambil sumber daya alam yang banyak. Jadi tolong diperhatikan lingkungannya,” bebernya.
Kendati begitu, Sri Juniarsih Mas menyebut bahwa PT Berau Coal berdalih dan beralasan bahwa itu adalah hak dan konsesi mereka.
“Ini menjadi masalah tersendiri. Jadi pesan saya kepada Berau Coal, Jangan cuman mau ambil isi sumber daya alamnya saja. Tapi juga harus perhatikan lingkungan sekitar. Saya tidak mau, anak cucu kami di Berau terkena dampaknya,” tuturnya.
Ia pun menjelaskan Sri Juniarsih Mas pun mengaku miris atas persoalan itu berharap agar Pemerintah Pusat bisa mengambil sikap.
“Kewenangan kami terbatas, caranyIa pun menjelaskan Sri Juniarsih Mas pun mengaku miris atas persoalan itu berharap agar Pemerintah Pusat bisa mengambil sikap.
“Kewenangan kami terbatas, caranya adalah pusat harus turun tangan,” pungkasnya.
Reporter: Ana | Editor: rh | ADV DPRD Berau
Comments are closed.