BERITAKALTIM.CO-Penanganan stunting (Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya) yang dilakukan Pemkab Kutai Kartanegara sangat serius.
Bahkan untuk mengetahui penanganan tersebut Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting dan Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Serentak Bulan Juni Tahun 2024, Senin (1/7/2024) di Ruang Daksa Artha Gedung BPKAD Lt 3.
Rapat tersebut dipimpin Sekda Kukar Sunggono didampingi Plt Dinkes Kukar Kusnandar dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kutai Arianto, serta diikuti seluruh pihak terkait baik secara daring maupun luring.
Dalam Kesempatan tersebut dalam arahannya Edi Damansyah mengatakan, Kalau dilihat dari data penanganan stunting di Kutai Kartanegara tahun 2020 itu 27 persen dan Kukar mampu menurunkan sekitar 10 persen jadi tinggal 17,6 persen.
Edi Damansyah berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat karena sudah bekerja dengan konsep inovasi raga pantas dan tinggal konsistensi, serta solusi apa yang harus dilakukan usai 4 minggu Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Serentak (pengumpulan data) sesuai dengan target waktu yang diberikan negara.
“Dari laporan yang sudah lengkap, hanya Kecamatan Muara Kaman yang belum mencapai 100 persen, karena permasalahan yang berada di perusahaan (perusahaan sawit dan HTI),” kata Edi Damansyah.
Edi Damansyah juga sempat mengarahkan di lapangan bahwa perusahaan seperti sawit dan HTI itu asistensinya di bawah Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan bisa mengingatkan, sehingga bila tidak bisa diakses, maka harus diberi peringatan khusus, agar bisa terorganisir data yang diperlukan, sehingga penanganan untuk stunting dan gizi buruk bisa cepat dilakukan.
Edi Damansyah menginginkan dari data ini bisa merujuk dan menggambarkan penanganan lebih lanjut pada stunting dan gizi buruk dan berharap data ini bisa terurai dan terus dipetakan by name dan by address, sehingga bisa menjadi gambaran dan rujukan bagi semua.
Edi Damansyah yakin setelah data ini dipetakan maka kader-kader PKK dan Posyandu di kecamatan/desa, akan bergerak dan PKK kabupaten yang akan merevisi selama 8 minggu pelaksana bagi masalah gizi buruk .
“Bila gizi buruk tidak ditangani dengan benar maka akan mengarah ke stunting, untuk itu diperlukannya pemberian makanan tambahan dan kalo bisa sudah diseragamkan menu sehatnya, agar ada patokan pemberian makanan tambahan seperti telur dan susu,” tegas Edi Damansyah.
Edi Damansyah meminta Dinas Kesehatan agar bisa menstandarkan Posyandu, sehingga menu makanan tambahan bisa seragam dan juga berkualitas.
Dengan gambaran kerja yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan, maka ke depan fungsi Puskesmas bisa diperkuat dan berfikir mencari solusinya.
“Tolong dibuatkan standar Posyandu agar terlihat juga kerja nyatanya dan nanti akan dioptimalkan oleh kader-kader posyandu dan PKK,” tambah Edi Damansyah.
Edi Damansyah meminta kepada semua pihak yang terlibat tidak mengabaikan data yang sudah dikumpulkan selama 4 minggu dan bisa melakukan perubahan dengan data yang diperoleh dan optimis semua bisa ditangani dengan baik, karena banyak pihak yang terlibat.
“Dengan berkumpulnya hari ini, maka diharapkan bisa mendahului data yang diminta oleh pusat(nasional) sesuai dengan kebiasaan dan budaya kita,” tegas Edi Damansyah.#
Editor: Hoesin KH|Adv|Diskominfo Kukar
=====================
Comments are closed.