BERITAKALTIM.CO – Gelombang aksi protes kembali menggema di Kalimantan Timur, khususnya di sekitar Jembatan Mahakam. Masyarakat dan kelompok pemuda maritim turun ke jalan menuntut transparansi dalam pengelolaan pandu tunda yang melibatkan PT Pelindo beserta beberapa perusahaan lain di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Samarinda, Tenggarong, dan Jembatan Mahkota 2 milik provinsi.
Ketua Maritim Muda Nusantara Indonesia, Muhammad Ridwan menjelaskan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari protes sebelumnya yang berhasil menghasilkan audiensi dengan pihak Pelindo. Pada audiensi tersebut, disepakati bahwa Pelindo akan mempublikasikan tuntutan masyarakat melalui media cetak dan online dalam waktu tiga hari.
Namun, menurutnya, publikasi tersebut baru dilakukan pada hari kelima dan tidak mencantumkan esensi tuntutan melainkan hanya berisi kalimat pemanis.
“Kami sudah mencoba berkomunikasi baik-baik dengan Pelindo terkait tuntutan ini, memberikan waktu satu bulan untuk respon, tapi belum ada tindak lanjut yang memuaskan,” ujar Ridwan pada saat diwawancarai, Senin (8/7/2024).
“Hari ini kami kembali turun, meminta transparansi pengelolaan dan mendesak aparat seperti Polda Kaltim dan Kejati Kaltim untuk mengusut kasus ini,” tambahnya.
Kecurigaan semakin kuat di kalangan aktivis muda maritim bahwa ada upaya penyembunyian informasi oleh pihak Pelindo.
“Jika hari ini tidak ada audiensi yang memadai, kita akan langsung to the point meminta GM Pelindo hadir,” lanjutnya.
“Jika tuntutan ini tidak direalisasikan, kami siap mengajak elemen pemuda dan mahasiswa untuk bergabung dalam aksi lebih besar, bahkan menuju Makassar untuk menekan Pelindo Regional 4,” tegasnya.
Sejarah ketidaktransparansian juga menjadi sorotan dalam aksi ini. Pada tahun 2013, terdapat kasus penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh PT Pelindo yang tidak disetorkan, yang kemudian diusut oleh Kejati Kaltim tetapi ditutup pada akhir 2019. Hingga kini, hasil penelusuran tersebut belum jelas.
“Pelindo menyampaikan bahwa dalam empat tahun terakhir mereka telah menyetorkan sekitar 40 miliar dari PNBP. Namun, kami tidak tahu seberapa detail dan benar data tersebut, kami juga ingin tahu tentang pajak PPH, retribusi KSOP, dan CSR yang harusnya disampaikan untuk masyarakat Kaltim,” jelasnya.
Para demonstran menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga ada transparansi penuh dari PT Pelindo mengenai pengelolaan pandu tunda di Jembatan Mahakam dan area sekitarnya. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong
Comments are closed.