BERITAKALTIM.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Acara yang berlangsung di Cendrawasih Room, Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), ini mengusung tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”, Senin (8/7/2024).
LHP LKPP Tahun 2023 diserahkan secara langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Isma Yatun, kepada Presiden RI, Joko Widodo, dengan hasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Acara ini menjadi momen penting dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara, terutama dalam rangka persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Hasanuddin Mas’ud, dalam wawancaranya usai acara, menyoroti bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah pusat mengumpulkan seluruh kepala daerah dan ketua DPRD dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan hasil pemeriksaan BPK.
“Untuk menyampaikan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah pusat. Ini baru terjadi, selama ini terjadi hanya di pemerintahan saja, presiden. Tidak melibatkan seluruh lapisan,” ungkapnya.
Menurut Hasanuddin, langkah ini merupakan penguatan pengawasan keuangan terhadap pemerintah pusat yang sangat penting dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan bahwa anggaran harus dikelola dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
“Karena ini uang rakyat, seperti yang disampaikan oleh Presiden tadi, bukan uang nenek moyang kita. Ini harus dilakukan secara benar dan hati-hati, secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, serta dengan rasa keadilan dan kepatutan,” tambahnya.
Legislator fraksi golkar ini berharap agar segala kebocoran yang selama ini terjadi dapat diminimalisir, atau bahkan ditutup sepenuhnya. Ia juga menambahkan pentingnya penguatan pengawasan baik secara eksternal maupun internal.
“Di provinsi contohnya kan ada inspektorat, itu internal, ada BPKAD itu juga internal. Kalau di eksternal, disitu ada BPK, ada DPR, ada Ombudsman dan ada KPK,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa dengan adanya pengawasan yang ketat dan menyeluruh, keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa berjalan dengan aman dan baik.
“Dengan adanya pengawasan ini, mudah-mudahan keuangan APBD kita itu bisa aman dan berjalan dengan baik,” harapnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari seluruh Indonesia, dan menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi keuangan negara.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, diharapkan Indonesia dapat terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.
Acara ini menjadi salah satu langkah konkrit dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi utamanya. #
Reporter: Yani | Editor: Wong
Comments are closed.