BERITAKALTIM.CO – Dalam upaya memantau dan mengevaluasi kondisi perekonomian di Kalimantan Timur, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Fugo Hotel, Jalan Untung Suropati, Samarinda, Selasa (6/8/2024).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Nidya Listiyono, dan dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, termasuk Bank Indonesia Kaltim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, Dinas Pariwisata Kaltim, serta Dinas Perkebunan Kaltim.
RDP tersebut berfokus pada pemaparan mengenai kondisi perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2024 dan proyeksi untuk tahun 2025. Selain itu, dibahas pula program kerja strategis yang akan dijalankan oleh perangkat daerah pada tahun ini dan tahun depan.
Usai rapat, Nidya Listiyono menyampaikan beberapa poin penting hasil diskusi, terutama terkait dengan kondisi ekonomi terkini di Kalimantan Timur. Menurutnya, data yang diperoleh dari OJK dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa sektor keuangan di Kaltim, khususnya dalam hal perbankan, masih perlu mendapat perhatian khusus.
“Kami menerima berbagai informasi penting, termasuk kondisi ekonomi, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, dan inflasi. Kami juga menyoroti isu pinjaman online (pinjol) yang marak, serta perjudian online yang semakin meresahkan,” ungkapnya.
Nidya juga menekankan pentingnya pemantauan kinerja bank, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara.
“Kami meminta OJK untuk benar-benar memonitor kinerja BPD Kaltimtara. Kesehatan perbankan harus dijaga dengan baik, baik dari manajemen internal BPD maupun pengawasan dari OJK sebagai regulator nasional,” tambahnya.
Menurutnya, Komisi II berupaya mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi ekonomi pada triwulan kedua yang akan berlanjut ke triwulan ketiga di semester kedua 2024. Data tersebut sangat penting untuk merancang kebijakan yang tepat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ke depan.
Lebih lanjut Pria yang akrab disapa tio mengatakan, Selain sektor keuangan, RDP juga membahas sektor pariwisata dan perkebunan, dua sektor yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi berbagai tantangan.
“Kami mengundang Dinas Perkebunan dan Dinas Pariwisata untuk memaparkan kinerja mereka. Kami ingin mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan sektor-sektor ini, seperti infrastruktur, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Nidya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan pariwisata di Kaltim adalah masalah infrastruktur, seperti jalan yang kurang memadai, fasilitas hotel, ketersediaan sinyal telekomunikasi, dan transportasi.
“Kami harus mengatasi semua kendala ini agar Kaltim bisa menjadi tujuan wisata yang menarik, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” tuturnya.
Sementara itu, sektor perkebunan di Kaltim, terutama kelapa sawit, masih mendominasi perekonomian daerah. Namun, ada kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam dampak dari dominasi ini, terutama dalam hal serapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami juga membahas bagaimana sektor perkebunan bisa terus berkembang sambil tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambah Nidya.
Sebagai badan legislatif yang memiliki peran pengawasan dan penganggaran, Komisi II berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim melalui kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami tidak hanya mengkritisi dan memonitor, tapi juga mensupport melalui kebijakan anggaran yang mendukung peningkatan kinerja sektor-sektor yang menjadi prioritas,” jelas Nidya.
Ia juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan, tren ekonomi Kaltim masih positif. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada semester kedua 2024, tingkat pertumbuhan PDRB Kaltim masih berada di atas rata-rata nasional.
“Secara nasional, pertumbuhan ekonomi kita pernah mencapai 7%, sementara sekarang stabil di 6,8%, masih di atas rata-rata nasional yang berkisar antara 5% hingga 6%,” ujarnya.
Nidya juga mengakui bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia menekankan perlunya diversifikasi ekonomi agar Kaltim tidak terus bergantung pada sektor tambang yang saat ini mulai menurun, terutama akibat penurunan harga batu bara.
Dalam pembahasan lainnya, Komisi II juga menyoroti kinerja perusahaan daerah (Perusda) di Kaltim. Nidya menegaskan bahwa Komisi II akan terus memantau stabilitas dan profitabilitas Perusda melalui berbagai indikator, seperti Non-Performing Loan (NPL) dan Return on Investment (ROI).
“Kami akan memastikan bahwa Perusda tetap sehat dan berkontribusi positif bagi perekonomian daerah,” tegasnya.
RDP yang digelar ini merupakan salah satu upaya Komisi II DPRD Kaltim untuk memastikan bahwa perekonomian daerah dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
“Dengan sinergi antara pemerintah, instansi terkait, dan sektor swasta, Kita berharap Kalimantan Timur bisa menghadapi tantangan ekonomi global dan tetap menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia,” pungkasnya. #
Reporter: Yani | Editor: Wong
Comments are closed.